OECD Soroti Program Makan Bergizi Gratis Indonesia dan Prediksikan Defisit Anggaran Akan Meningkat
ORBITINDONESIA.COM - Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook Volume 2025 Issue 2. Dalam laporannya, OECD mengakui MBG berpotensi mengurangi malnutrisi anak dan memperkuat kesehatan masyarakat.
Namun, OECD mengingatkan pengendalian biaya dan penargetan yang lebih tepat kepada rumah tangga rentan, sangat penting untuk mencegah beban fiskal yang berlebihan.
OECD memproyeksikan defisit anggaran Indonesia akan meningkat dari 2,3% terhadap PDB pada 2024 menjadi sekitar 2,9% pada periode 2025-2027. Kenaikan ini didorong oleh ekspansi program-program pemerintah yang bernilai besar.
Menurut OECD, perluasan program MBG bagi pelajar dan ibu hamil, pendirian Danantara, serta sejumlah paket stimulus fiskal akan menambah belanja negara sekitar 0,9% PDB. Pemerintah diperkirakan akan melakukan pemotongan belanja secara merata (across-the-board) sekitar 0,3% PDB untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu merilis posisi utang pemerintah per akhir kuartal III-2025 yang mencapai Rp 9.408,64 triliun, naik sekitar 2,95% dibanding posisi akhir kuartal II-2025 yang sebesar Rp 9.138,05 triliun.
Rasio utang terhadap PDB per 30 September 2025 telah mencapai 40,30%, meningkat dari kuartal II yang 39,86%.
Dari total utang tersebut, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi sebesar Rp 8.187,55 triliun, atau setara 87,02% dari seluruh komposisi utang pemerintah. Sementara itu, porsi pinjaman mencapai Rp 1.221,09 triliun.
CEO Danantara Rosan P Roeslani menemui Menkeu Purbaya mendiskusikan sejumlah hal, termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Menurut Rosan, salah satu fokus pembahasan adalah penyamaan pandangan antara Kemenkeu dan Danantara sebelum melanjutkan komunikasi dengan pihak China.
Ia belum memastikan keikutsertaan Purbaya ke China. Selain Whoosh, keduanya membahas dukungan fiskal dan perpajakan bagi pengembangan Danantara.***