Bhima Yudhistira: Celios Kritik Kebijakan Baru Pemerintah yang Buka Peluang Bagi Pemda untuk Ajukan Pinjaman ke Pusat
ORBITINDONESIA.COM - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik kebijakan baru pemerintah yang membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai, kebijakan yang diatur PP No. 38/2025 itu tak konsisten dengan upaya efisiensi yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga 24,7%. Padahal 41,3% pemda berstatus fiskal rentan. Ketika pemda sedang tertekan, pemerintah pusat justru memberi fasilitas pinjaman. Ini, kata dia, merupakan jebakan utang.
Direktur Publik Celios, Media Wahyudi menambahkan, dampak lainnya adalah semakin sempitnya ruang fiskal pemda untuk pelayanan publik. Untuk menutup kekurangan, pemda kemungkinan menaikkan pajak dan retribusi daerah yang akan ditanggung kelas menengah yang saat ini sudah kesulitan.
Kebijakan ini mencederai semangat otonomi daerah dan kemandirian fiskal daerah. Daerah kehilangan posisinya sebagai entitas otonom yang menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Ini juga menunjukkan gejala resentralisasi fiskal, kekuasaan fiskal kembali terpusat di tangan presiden.
Presiden Prabowo telah menandatangani PP No. 38/2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diundangkan 10 September lalu. Aturan ini bertujuan mendukung program pemerintah pusat yang dijalankan Pemda, BUMN, dan BUMD, di beberapa bidang.
Syarat untuk memperoleh pinjaman dari pusat antara lain jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya, memiliki rasio keuangan untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit 2,5%.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, selama ini ada pihak yang menahan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% saja karena khawatir ekonomi panas.
Pertumbuhan 7-8% dalam beberapa tahun, menurut dia, tak akan menyebabkan demand pull inflation karena pengangguran masih banyak. Oleh karena itu, ia menargetkan perekonomian mampu tumbuh di atas 5,5% (yoy) pada kuartal IV-2025.
Capaian tersebut akan membuat ekonomi secara full year tumbuh di 5,2%. Ia berjanji akan menaikkan geliat ekonomi dari tahun ke tahun, misal pada 2026 tumbuh 6% (yoy). Sehingga di tahun kelima pemerintah Prabowo sudah kelihatan bayangan-bayangan ke 8%.***
