Kebocoran Anggaran Haji: Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas
ORBITINDONESIA.COM – Dugaan kebocoran anggaran Rp 5 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan utama di tengah polemik penganggaran yang berulang. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan ketidakikutsertaan pihaknya dalam kasus ini, menciptakan pertanyaan mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Isu kebocoran anggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji telah lama menjadi perhatian. Dengan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp 17 triliun, potensi kebocoran Rp 5 triliun atau sekitar 20-30 persen menimbulkan kekhawatiran. DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah telah membahas persoalan ini, namun penganggaran tahun 2026 tetap tidak jauh berbeda dari sebelumnya.
Penganggaran yang tidak berubah mengundang ketidakpuasan dan kritik dari berbagai pihak. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan kebocoran ini terkait dengan sepuluh proses bisnis dalam ekosistem ekonomi haji. Meskipun telah ada diskusi dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK, transparansi pengelolaan dana masih dipertanyakan. Anggota Komisi VIII meminta klarifikasi atas pernyataan ini, namun solusi konkret belum terlihat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik seharusnya menjadi prioritas utama. Pernyataan Marwan Dasopang yang enggan terlibat dalam dugaan kebocoran menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini bentuk pelepasan tanggung jawab atau sekadar strategi politik? Publik berhak mendapatkan kejelasan dan jaminan bahwa setiap rupiah digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab.
Kasus kebocoran anggaran haji ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Tanpa perubahan signifikan dalam sistem penganggaran, ancaman kebocoran akan terus menghantui. Publik menunggu langkah tegas dari pemerintah dan DPR untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam setiap proses pengelolaan dana haji. Apakah kita akan melihat perubahan nyata, ataukah ini hanya akan menjadi isu yang berlalu tanpa solusi?
(Orbit dari berbagai sumber, 29 Oktober 2025)
