Transparansi dan Efisiensi: Tantangan Penyelenggaraan Haji 2026
ORBITINDONESIA.COM – Kritik keras dialamatkan kepada Kementerian Haji dan Umrah terkait pola kerja yang dinilai belum berubah dan masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama dalam aspek transparansi dan efisiensi biaya penyelenggaraan haji.
Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola kerja Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai masih serupa dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Belum ada semangat perubahan signifikan yang terlihat, terutama dalam cara penyajian dan pendekatan penyelenggaraan ibadah haji.
Persoalan lain yang mengemuka adalah ketidakjelasan mekanisme verifikasi jemaah haji yang berhak berangkat dan seleksi penyediaan transportasi udara yang dinilai belum transparan. Marwan juga menyoroti penurunan biaya haji yang dianggap belum cukup signifikan. Dengan harga paket haji yang masih dipertanyakan, kritik mengenai efisiensi dan potensi pemborosan anggaran pun mengemuka.
Marwan menilai bahwa transparansi dalam menentukan paket layanan haji sangat penting untuk mencegah kecurigaan publik terhadap potensi penyimpangan anggaran. Jika Kementerian Haji gagal dalam hal ini, dikhawatirkan akan ada anggapan adanya 'bancakan' atau pemborosan dana yang berlanjut. Diperlukan terobosan signifikan agar pelayanan haji lebih efisien dan transparan.
Transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan haji menjadi sorotan utama. Publik mengharapkan adanya perubahan nyata dalam pola kerja Kementerian Haji dan Umrah. Tantangan ini harus dihadapi dengan serius agar kepercayaan publik dapat terjaga dan penyelenggaraan haji 2026 berjalan dengan lebih baik. Akankah Kementerian Haji mampu menjawab tantangan ini?
(Orbit dari berbagai sumber, 28 Oktober 2025)
