Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen Setelah Tambahan BLT Rp30 Triliun

ORBITINDONESIA.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian nasional mampu tumbuh hingga 5,7 persen pada akhir tahun ini, setelah pemerintah resmi menambah anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp30 triliun.

Menurut Purbaya, tambahan anggaran tersebut bukan hanya kebijakan sosial, melainkan instrumen ekonomi strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Kita ingin memastikan konsumsi rumah tangga tetap terjaga. BLT ini bukan sekadar bantuan sosial, tapi stimulus langsung agar roda ekonomi tetap berputar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Purbaya menjelaskan, sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan tambahan Rp30 triliun ke dalam program BLT, pemerintah berharap terjadi efek pengganda (multiplier effect) yang kuat di lapisan masyarakat bawah—terutama di sektor informal dan UMKM—yang selama ini paling cepat merespons setiap tambahan likuiditas di tingkat akar rumput.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan masyarakat kecil akan langsung berputar di pasar, di warung, di sektor jasa. Inilah yang kita dorong supaya momentum ekonomi tetap terjaga,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal, terutama menjelang akhir tahun fiskal 2025.

Kondisi Global Masih Tidak Pasti

Purbaya mengakui, tekanan eksternal terhadap ekonomi nasional masih besar. Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, fluktuasi harga minyak, serta perlambatan ekonomi Tiongkok berpotensi mempengaruhi ekspor Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa pondasi ekonomi domestik kini jauh lebih kuat, terutama dari sisi konsumsi dan cadangan devisa.

“Kita memang harus waspada, tapi jangan pesimis. Dengan BLT yang diperkuat, inflasi yang terjaga, dan investasi yang mulai pulih, saya yakin target 5,7 persen masih realistis,” katanya.

Fokus pada Efektivitas Penyaluran

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran BLT berjalan cepat, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Sistem digitalisasi data penerima bantuan—melalui integrasi dengan basis data NIK dan rekening bank—terus diperkuat.

Pemerintah juga memperluas cakupan BLT ke kelompok pekerja informal dan masyarakat pedesaan yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial lain.

“Kita belajar dari pengalaman pandemi, di mana kecepatan dan ketepatan penyaluran menjadi kunci efektivitas kebijakan fiskal,” ujar Purbaya.

Ekonom: Langkah Tepat, Tapi Perlu Pengawasan

Sejumlah ekonom memandang kebijakan ini sebagai langkah tepat di tengah penurunan daya beli akibat kenaikan harga bahan pokok. Namun, mereka mengingatkan agar pemerintah menjaga transparansi dan efektivitas penyaluran agar dampaknya tidak sekadar jangka pendek.

Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai tambahan Rp30 triliun BLT dapat memberikan dorongan 0,2–0,3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, asalkan distribusinya tidak tersendat.

“Masalah klasik kita bukan di jumlah anggaran, tapi di eksekusi. Jika distribusi cepat dan tepat, dampaknya bisa signifikan,” ujar salah satu analis ekonomi yang dihubungi terpisah.

Menjaga Momentum Menuju 2026

Pemerintah berharap tambahan BLT ini tidak hanya menopang konsumsi menjelang akhir tahun, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ke tahun 2026.

Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan akan tetap diarahkan pada stabilitas harga, dukungan terhadap investasi produktif, dan perlindungan kelompok rentan.

“Kita ingin ekonomi tumbuh inklusif, tidak hanya di atas kertas. BLT adalah cara negara hadir untuk memastikan pertumbuhan dirasakan semua lapisan masyarakat,” ujarnya menutup pernyataan.***