"Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan," ucapnya.

Dari sisi pemerintah, Dedi juga mengingatkan pada pemerintah daerah agar investasi yang membawa manfaat bagi hasil dari pajak sektor industri, untuk bisa menggunakannya untuk kebaikan masyarakat sekitar.

Jangan sebaliknya, lanjut dia, desa-desa di kawasan industri masih kekurangan akses air bersih, jalan yang rusak, hingga kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah.

Baca Juga: Kepemimpinan Transformatif ala Dedi Mulyadi

"Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan," katanya.

Untuk itu, kata Dedi, Pemprov Jabar akan menyusun ulang prioritas pembangunan desa yang berada di sekitar kawasan industri, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal atau meminta secara tidak resmi kepada perusahaan.

"Kalau basis desanya industri, maka fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah. Semua harus baik," ujarnya.***

Baca Juga: Nahdlatul Ulama Bekasi Protes Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Terkait Penyerahan Ijazah