• One Tier Board, lazim di Amerika dan Inggris, menyatukan fungsi eksekutif dan pengawasan dalam satu dewan.

Kompensasi berbasis laba diberikan hanya kepada executive directors. Non-executive directors umumnya menerima honorarium tetap.

• Two Tier Board, seperti yang diterapkan di Jerman, Belanda, dan secara formal di BUMN Indonesia, memisahkan secara struktural peran:

Baca Juga: Tentang Pemilu Curang, Efek Bansos, Sampai Hak Angket, Inilah Analisis Denny JA

• Direksi (eksekutif) yang menjalankan operasional perusahaan,

• Dan Dewan Komisaris (pengawas) yang bertugas mengawasi, memberi nasihat strategis, serta memastikan integritas tata kelola.

Dalam praktiknya, komisaris BUMN di Indonesia tidak pasif. Mereka:

Baca Juga: Hilangnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan Kisah 4 Presiden Menurut Analisis Denny JA

• terlibat dalam komite audit, risiko, dan investasi,

• ikut menentukan arah transformasi digital, ESG, dan pengendalian internal,

• serta memikul risiko hukum dan reputasi, sama seperti direksi.

Baca Juga: Inilah Skenario Terbaik yang Bisa Diharapkan Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto Menurut Analisis Denny JA

Menyamakan peran ini dengan non-executive directors pasif adalah penyederhanaan yang menyesatkan, dan berpotensi merusak keseimbangan checks and balances di tubuh BUMN.