Oleh Supriyanto Martosuwito*

ORBITINDONESIA.COM - Tulisan ini ditujukan untuk segelintir wartawan Indonesia yang selama ini angkat dagu, menyebut diri sebagai jurnalis dari “media independen”, jurnalis anti amplop dan selalu kritis kepada kekuasaan. Mereka setiap saat mengkritisi pemerintah dan presiden - kritis dan ceriwis.

Sekarang kedok kalian terbongkar!

Baca Juga: Dewan Pers Minta Media Massa Bekerja Profesional Saat Peliputan Pilkada Serentak 2024

Kalian nampak independen di sini, di negeri kalian sendiri. Tapi gaji, kesejahteraan dan independensi kalian didapat dari negeri asing, yang menginginkan agar arah pembangunan dan perkembangan di negeri kita mengikuti kehendak mereka. Negeri pemberi donasi.

Laporan terbaru dari Reporters Without Borders (RSF) di Paris mengungkap bahwa USAID telah mendanai 6.200 jurnalis, 707 media independen, serta 279 LSM yang berfokus pada media di lebih dari 30 negara sepanjang tahun 2023. Sebagian dari uang pembayar pajak di AS disalurkan untuk media yang mereka sebut “Independen” .

Konon, pendanaan ini bertujuan untuk memperkuat “kebebasan pers” dan mendukung media yang beroperasi dalam kondisi represif. Bagaimana praktik di lapangan dan hasilnya?

Baca Juga: Survei: Mayoritas Rumah Sakit, Kantor Pemerintah, Kantor Media Masih Pilih Gunakan Galon Polikarbonat

Mereka menyuarakan demokrasi, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, transparansi anggaran, menelisik kasus kasus korupsi, yang pada ujungnya mengkritisi pemerintah mana saja yang melawan Amerika Serikat. Termasuk di Indonesia. Mereka meneriakkan kebebasan berpendapat sesuai kehendak Amerika

Lalu, di mana independennya? Bahkan di Amerika sendiri, sebutan “media independen” telah menjadi olok olok warga setelah USAID dibekukan. “Media independen adalah media yang dibiayai Amerika dan mengikuti agenda Amerika - khususnya Amerika versi Partai Demokrat” - begitu seorang warga AS berceloteh di X/Twitter.

Itu sebabnya pendukung Partai Republik girang ketika Trump menutup USAID. “Anda telah dibohongi. Dimiliki oleh Deep State, didanai dengan uang pajak curian dan dijadikan senjata untuk menyerang musuh politik dan rakyat” tulis akun @RoseRenner50 di X/Twitter, pada 8 Februari lalu.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Undang Para Pemimpin Redaksi Media Massa untuk Diskusi di Hambalang

Dan Gedung Putih langsung membatalkan kontrak dengan Politico, yang bernilai U$D 8 juta (setara Rp. 130,2 miliar) hanya untuk “outlet independen” . Terekspos, ada 230 transaksi dari USAID untuk Politico saja. Politico adalah portal berita, jurnal politik yang beredar di Amerika dan Eropa yang didanai pemerintah (Demokrat) untuk kepentingan Amerika.