ORBITINDONESIA.COM -- Rusia telah menyerahkan batch pertama sebanyak 1.212 jenazah tentara Ukraina ke titik pertukaran di perbatasan sesuai dengan Perjanjian Istanbul, demikian disampaikan Letnan Jenderal (Letjen) Rusia Alexander Zorin pada Minggu, 8 Juni 2025.

Zorin, yang juga merupakan perwakilan dari kelompok perundingan Rusia, mengatakan bahwa pihak Ukraina masih belum melakukan kontak, sehingga pemindahan jenazah dan pertukaran tawanan belum berlangsung.

Beberapa perwakilan media asing yang menunggu di lokasi pertukaran yang disepakati telah memeriksa beberapa truk pendingin pengangkut jenazah.

Baca Juga: Media ABC: AS Frustrasi Australia Masih Kirim Tank M1A1 Abrams ke Ukraina

Letjen tersebut mengatakan bahwa kereta-kereta yang mengangkut lebih banyak jenazah tentara Ukraina akan mulai bergerak menuju perbatasan, menambahkan bahwa Rusia sedang menunggu konfirmasi resmi dari Kiev untuk pemindahan jenazah tentara Ukraina pada pekan depan.

Hal ini terjadi di tengah perselisihan yang sedang berlangsung terkait pertukaran tawanan antara kedua belah pihak. Rusia pada Sabtu, 7 Juni 2025 menuduh Ukraina menunda pertukaran tawanan yang telah dijadwalkan akhir pekan ini, sementara Ukraina membantah tuduhan tersebut dan mendesak Rusia untuk berhenti memainkan "permainan kotor".

Kantor Pusat Koordinasi untuk Penanganan Tawanan Perang (Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War) Ukraina pada Sabtu menyatakan bahwa meskipun Ukraina dan Rusia telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran jenazah tentara yang gugur, kedua pihak masih belum menyepakati tanggal pelaksanaan pertukaran tersebut.

Baca Juga: Kanselir Friedrich Merz: Jerman Tidak Lihat Tanda-tanda Perang di Ukraina Akan Segera Berakhir

Dalam pembicaraan antara kedua belah pihak di Istanbul pada Senin, 2 Juni 2025, Moskow menyetujui pengembalian 6.000 jenazah tentara yang gugur kepada Ukraina.

Insiden saling tuding ini terjadi di tengah meningkatnya aksi militer dari kedua belah pihak, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap prospek dimulainya kembali perundingan damai, menurut para analis.***