Blokade AS di Pelabuhan Iran Memanaskan Selat Hormuz
ORBITINDONESIA.COM – Blokade AS terhadap pelabuhan Iran kembali diberlakukan, dan Selat Hormuz sekali lagi menjadi pusat perebutan kendali jalur energi dunia. Iran menilai Washington agresor, sementara peringatan rudal di Bahrain dan Kuwait menjadi rutinitas yang menggerus sisa-sisa jeda perang.
Menurut laporan Associated Press dari Dubai, militer Amerika Serikat pada Rabu dini hari kembali memberlakukan blokade atas pelabuhan-pelabuhan Iran setelah Teheran menyerang kapal-kapal yang mencoba melintas di Selat Hormuz. Keputusan itu datang saat kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang terus terurai, memicu serangan baru ke negara-negara yang menjadi tuan rumah pasukan AS.
Selat Hormuz adalah urat nadi energi global, karena pada masa damai sekitar seperlima minyak dan gas dunia melintas di sana. Ketika Iran dan AS saling membalas serangan dan berebut kendali jalur pelayaran, kawasan yang sempat mengarah ke de-eskalasi kini terancam kembali ke perang terbuka.
Blokade pertama kali diberlakukan AS pada pertengahan April dan dicabut pertengahan Juni, sehari setelah kesepakatan interim diteken. Kesepakatan itu memberi 60 hari negosiasi isu seperti program nuklir Iran, namun pembicaraan macet ketika bentrokan di selat justru meningkat.
Garda Revolusi Iran pada Rabu mengancam akan menghentikan semua ekspor energi dari Timur Tengah sebagai respons atas blokade. “Ekspor minyak dan gas dari kawasan akan berlaku untuk semua atau untuk tidak seorang pun,” demikian ancamannya.
Presiden AS Donald Trump semula mengumumkan pengenaan biaya 20% untuk kapal yang melintas, bersamaan dengan kembalinya blokade pada Senin. Namun beberapa jam sebelum blokade dilanjutkan, ia membatalkan rencana pungutan itu dengan alasan ada permintaan dari sekutu di Teluk Persia.
Di saat blokade diberlakukan kembali, AS melancarkan gelombang serangan baru selama tujuh jam dan menghantam puluhan target, menurut Komando Pusat AS (CENTCOM). Pada saat yang sama, peringatan serangan rudal terdengar di Bahrain dan Kuwait, menggambarkan betapa rapuhnya “gencatan” yang diklaim masih bertahan.
Laksamana Angkatan Laut AS Brad Cooper menyatakan Iran meluncurkan puluhan rudal dan drone ke negara-negara Arab Teluk. Ia menegaskan pasukan AS “meminta pertanggungjawaban Iran” atas agresi yang disebut membahayakan warga sipil.
Dari sisi kapasitas militer, AS menempatkan sedikitnya 19 kapal perang di Laut Arab, termasuk dua kapal induk dan satu kapal serbu amfibi yang membawa lebih dari 1.000 marinir. CENTCOM juga menyebut ada “ratusan pesawat militer” beroperasi di seluruh Timur Tengah, sebuah sinyal bahwa eskalasi bisa dipertahankan lama.
Latar kekerasan terbaru terkait perubahan pola serangan Iran di selat. Jika pada awal perang 28 Februari Iran “menutup” jalur lewat ancaman dan serangan kapal sehingga harga minyak, pupuk, dan barang lain melonjak, kini Teheran menyerang kapal di rute dekat Oman yang diawasi militer AS dan berada di luar kendalinya.
AS mengancam akan membuka selat dengan kekuatan, tetapi para ahli memperingatkan langkah itu membutuhkan armada jauh lebih besar atau bahkan puluhan ribu pasukan darat. Artinya, opsi “membuka paksa” bukan sekadar operasi maritim, melainkan potensi perang kawasan yang menyedot sumber daya dan legitimasi politik.
Di arena diplomasi, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengecam serangan AS dan menyebut “AS adalah agresor, bukan korban,” menurut kantor berita IRNA. Pernyataan ini penting karena Teheran tampak menyiapkan narasi legal-internasional untuk menangkis tekanan dan menjustifikasi langkah balasannya.
Dampak ekonomi langsung terlihat pada harga Brent yang sempat menembus 87 dolar AS per barel, meski masih jauh di bawah puncak hampir 120 dolar pada masa terpanas perang. Setelah Trump mengubah rencana pungutan, harga turun ke sekitar 78 dolar, menunjukkan pasar lebih takut pada gangguan fisik pasokan ketimbang debat soal “biaya lewat”.
Trump mengklaim para “raja dan emir” menawarkan cara lain: investasi miliaran dolar ke Amerika Serikat sebagai pengganti pungutan. Namun ketidakjelasan apakah itu komitmen baru atau sekadar pengulangan janji lama membuat publik sulit menilai apakah kebijakan berubah karena strategi, atau karena tekanan sekutu.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman Trump bahwa serangan AS akan berlanjut dalam dua hari ke depan, dan pekan depan jembatan serta pembangkit listrik bisa jadi target bila negosiasi tak dimulai. Setidaknya satu jembatan sudah diserang, memperlebar spektrum target dari militer ke infrastruktur yang bisa berdampak luas ke warga.
Di lapangan, Iran mengakui ada serangan AS pada Selasa tanpa merinci korban dan kerusakan. Beberapa jam setelah AS menyatakan serangan berakhir, kota Bushehr dilaporkan terkena di empat lokasi, sementara ledakan juga dilaporkan di Ahvaz dan Bandar Abbas menurut media pemerintah Iran.
Rangkaian ledakan itu memunculkan dugaan negara-negara Arab Teluk ikut membalas Iran tanpa mengatakannya terbuka. Kuwait bahkan menyebut serangan Iran melukai empat anggota angkatan lautnya dan membakar sebuah gedung, menandakan perang bayangan berisiko menjadi konfrontasi regional yang terang-terangan.
Kesepakatan interim sendiri menyisakan celah besar: Iran setuju jalur tetap gratis selama 60 hari, tetapi sesudahnya tidak jelas. Iran mengklaim punya hak mengatur lalu lintas dan berpotensi menarik biaya, sementara AS menolak, sehingga inti konflik bergeser dari “keamanan pelayaran” menjadi “siapa yang berdaulat atas aturan main”.
Mediasi regional disebut masih berjalan, dengan Pakistan memimpin upaya mengaktifkan kembali gencatan senjata, menurut dua pejabat yang berbicara anonim. Fakta bahwa mediasi berlangsung “sepanjang waktu” menunjukkan para aktor kawasan paham satu salah hitung di Hormuz bisa merembet menjadi krisis energi global.
Blokade AS terhadap pelabuhan Iran adalah pesan kekuatan, tetapi juga pengakuan bahwa jalur diplomasi sedang sekarat. Ketika negosiasi macet, alat yang tersisa bagi kedua pihak adalah eskalasi, dan Selat Hormuz menjadi panggung paling efektif untuk menekan lawan sekaligus dunia.
Ancaman Garda Revolusi untuk menghentikan ekspor energi Timur Tengah bukan sekadar gertak, melainkan strategi “menyandera risiko” agar biaya konflik dibagi ke pasar global. Dalam logika Teheran, jika Iran tercekik, maka semua pihak harus merasakan dampaknya, sehingga tekanan internasional berbalik ke Washington.
Di sisi lain, ide Trump tentang pungutan 20% pada kapal yang melintas memperlihatkan kecenderungan mengubah isu keamanan menjadi transaksi. Ia lalu membatalkannya karena permintaan sekutu dan menggantinya dengan janji investasi, yang memberi kesan kebijakan bisa bergeser mengikuti tawar-menawar politik, bukan kerangka hukum laut internasional.
Masalahnya, ketidakpastian adalah bahan bakar volatilitas, dan volatilitas adalah musuh stabilitas energi. Jika aturan melintas bisa berubah dari “bebas” menjadi “berbayar” atau “diblockade” dalam hitungan hari, perusahaan pelayaran dan asuransi akan menaikkan premi, dan harga barang bisa naik bahkan sebelum pasokan benar-benar terganggu.
Yang paling berbahaya adalah perluasan target ke infrastruktur seperti pembangkit listrik dan jembatan. Serangan semacam itu sering dipromosikan sebagai “tekanan cepat,” tetapi dalam praktiknya dapat memicu pembalasan yang lebih brutal dan mengunci kedua pihak dalam spiral yang sulit dihentikan tanpa kehilangan muka.
Kesepakatan interim 60 hari tampak seperti jeda teknis, bukan perdamaian substantif. Tanpa definisi tegas tentang otoritas pengelolaan Selat Hormuz, setiap insiden kapal bisa menjadi dalih untuk memulai kembali serangan, dan gencatan berubah menjadi jeda tembak-menembak.
Selat Hormuz kembali menunjukkan bahwa satu perairan sempit dapat mengguncang ekonomi global dan memaksa negara-negara mengambil posisi. Di tengah blokade AS, ancaman Iran, dan mediasi yang berpacu dengan waktu, dunia menyaksikan bagaimana konflik regional bisa berubah menjadi krisis energi internasional dalam semalam.
Pertanyaan kuncinya bukan hanya siapa yang menang dalam duel kekuatan, melainkan siapa yang berani menetapkan aturan yang konsisten dan dapat dipercaya. Jika jalur diplomasi tidak segera dipulihkan, maka “kebebasan navigasi” akan terus menjadi slogan, sementara kenyataannya adalah ketakutan, premi risiko, dan perang yang selalu siap menyala lagi. (Orbit dari berbagai sumber, 23 Juli 2026)
