Diperkirakan, impor gasoline RON 92 mencapai 10 juta barel per bulan. Jika dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta barel diwarnai biru terang (Pertamax) dan satu barel adalah 159 liter, maka total uang kompensasi/subsidi yang diduga menguap adalah 5.000.000 x 159 x 1.700= Rp. 1.351.500.000.000,-.

Dengan demikian, dalam satu tahun, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 16,2 triliun. Jika situasi ini berlangsung selama lima tahun dari tahun 2018-2023, total kerugian negara dapat mencapai Rp 81 triliun.

Angka ini hanya mencakup kerugian dari impor gasoline RON 90 dan belum termasuk potensi kerugian akibat korupsi dalam impor minyak mentah dan charter kapal tanker, yang diperkirakan sekitar Rp 90 triliun. Dengan demikian, total kerugian yang dialami negara bisa mencapai lebih dari Rp 170 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Pertamax Green 95 dari Tetes Tebu

Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari praktik curang dan tidak transparan dalam sektor energi ini. Jadi, sebenarnya Pertalite maupun Pertamax yang sekarang beredar di SPBU adalah sama-sama RON 92. Dan masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli Pertamax di SPBU Pertamina.

Untuk mencegah terulangnya kembali dugaan manipulasi subsidi atau kompensasi, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menghapus Pertalite RON 90 dan menggantinya dengan Pertamax RON 92.

Selain itu, subsidi bahan bakar harus tetap dikelola melalui sistem barcode yang memastikan bahwa hanya mereka yang berhak menerima subsidi yang dapat mengaksesnya. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga akan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan subsidi, sehingga dapat meminimalisir potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

Baca Juga: Kabar Baik: Pertamina Tegaskan Harga Pertamax Series dan Dex Series Tidak Naik pada April Ini

(Oleh Inas N Zubir) ***