ORBITINDONESIA.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, dengan menegaskan tindakan tersebut akan melanggar hak-hak mereka dan hukum internasional.

“Anda tidak bisa berkata kepada dua juta orang, ‘oke, sekarang tebak apa? Kalian akan pindah,’” kata Emmanuel Macron dalam wawancara eksklusif dengan CNN di Istana Elysee, sebagaimana dilaporkan Anadolu, Rabu, 12 Februari 2025.

“Jawaban yang benar bukanlah operasi real estat, ini adalah operasi politik," tambah Emmanuel Macron.

Baca Juga: Prabowo Subianto Bertemu Emmanuel Macron, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Pengadaan Alutsista

Trump baru-baru ini menguraikan rencana kontroversial untuk memindahkan warga Palestina ke negara tetangga Mesir dan Yordania, sambil mendorong "kepemilikan jangka panjang" AS atas Gaza.

Ia juga mengusulkan untuk mengembangkan kembali wilayah tersebut menjadi destinasi mewah, sebuah gagasan yang didukung oleh Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa kelompok pemukim sayap kanan di Israel.

Macron, sembari menegaskan kembali dukungan Prancis terhadap keamanan Israel, telah vokal dalam mengkritik operasi militer negara itu di Gaza dan Lebanon. Prancis menangguhkan ekspor senjata ke Israel pada Oktober 2024 dan mendesak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Baca Juga: Presiden Emmanuel Macron: Prancis dan Arab Saudi Tandem Pimpin Konferensi Bentuk Negara Palestina

“Saya selalu menegaskan ketidaksetujuan saya dengan Perdana Menteri (Israel) Netanyahu,” ujar Macron.

“Saya tidak percaya bahwa operasi besar-besaran ini yang terkadang menargetkan warga sipil adalah jawaban yang tepat," tambahnya.

Ia menekankan pentingnya menghormati hak warga Palestina untuk tetap berada di tanah air mereka, serta mencatat bahwa kekuatan regional seperti Yordania dan Mesir juga menolak usulan pemindahan tersebut.

Baca Juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron Akan Mengunjungi Indonesia pada Mei 2025

Komunitas internasional secara luas mengutuk rencana Trump. PBB memperingatkan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pembersihan etnis, sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan tegas menyatakan bahwa Tanah warga Gaza adalah Gaza.