ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah China menyebut tetap ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang diketahui mendapat sanksi dari Tiongkok pada 2020 karena pernah membela gerakan demokrasi Hong Kong.

"China akan dengan tegas membela kepentingan nasionalnya, tapi pejabat tinggi China dan Amerika perlu menjaga kontak komunikasi secara tepat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, terkait Marco Rubio, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 21 Januari 2025.

Senat Amerika Serikat (AS) pada Senin, 20 Januari 2025 menyetujui Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri, menjadikannya pejabat pertama dalam pemerintahan Donald Trump yang mendapat persetujuan pada hari pelantikan presiden.

Baca Juga: China Harap TikTok Tetap Boleh Beroperasi di AS Karena Positif Bagi Ekonomi

Komunikasi antarpejabat tinggi tersebut, ungkap Guo Jiakun, juga termasuk kemungkinan kunjungan Presiden Trump ke China.

"Di bawah arahan strategis kedua kepala negara dan berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, China siap bekerja sama dengan pemerintahan baru AS untuk menjaga komunikasi, memperkuat kerja sama, mengelola perbedaan dengan tepat, dan mencapai kemajuan yang lebih besar dalam hubungan China-AS dari titik awal yang baru," jawab Guo Jiakun secara diplomatis saat ditanya wartawan soal kemungkinan kedatangan Trump.

Rubio sendiri akan mengemban tugas di tengah berbagai krisis dan konflik global, termasuk perang Rusia melawan Ukraina serta perang yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon yang melibatkan Israel.

Baca Juga: China Harap Pemerintahan Donald Trump Pilih Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rubio (53), yang pertama kali terpilih menjadi anggota Senat pada 2010, dikenal karena sikap garis kerasnya terhadap Iran, Kuba, Venezuela, dan China.

Namun, belakangan ini ia semakin selaras dengan kebijakan luar negeri Trump, termasuk mendukung seruan untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, yang menurutnya telah mencapai “kebuntuan” dan “perlu segera diselesaikan.”

Rubio juga memimpin upaya untuk melarang TikTok, dengan alasan bahwa aplikasi tersebut menyebarkan "propaganda pro-Hamas, anti-Israel" dan menimbulkan "ancaman eksistensial bagi negara kita."

Baca Juga: China Berharap Pemerintahan Donald Trump Tidak Gegabah dalam Penerapan Tarif Dagang

Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di Senat AS pada Rabu, 15 Januari 2025, Rubio nyebut bahwa China adalah "musuh yang paling kuat dan berbahaya yang pernah dihadapi AS".