ORBITINDONESIA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Cirebon-1 masih berlangsung dan tengah dalam tahap proses kesepakatan.

Sebelumnya, PLTU Cirebon-1 ditargetkan pensiun dini pada 2035. Rencana ini tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni Juli 2042. “Ya karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF 2024) di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.

Sri Mulyani mengatakan, memang ada tantangan yang menjadi alasan terhambatnya proses tersebut, salah satunya yakni kebutuhan biaya yang sangat besar.

Baca Juga: Disebut Penyumbang Polusi Udara Terbesar, Berikut 16 PLTU Batubara yang Mengelilingi Jakarta dan Sekitarnya

"Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.

Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Mega Watt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," ucapnya.

Baca Juga: PLTU Jabar II Palabuhanratu Bersama Desa Cidadap Sukabumi Gandeng Petani Muda Jaga Ketahanan Pangan

Ia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara.

"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," terang Menkeu.

Adapun Sri Mulyani mengatakan untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 dibutuhkan biaya sekitar 1,3 miliar dolar AS.

Baca Juga: Sri Mulyani dan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Bagikan Momen Kebersamaan di IKN Melalui Media Sosial

Program itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.***