DECEMBER 9, 2022
Nasional

Ganjar Pranowo Deklarasikan Diri Jadi Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tegakkan Keseimbangan

image
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar Pranowo.

ORBITINDONESIA.COM - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar Pranowo dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.

Ganjar Pranowo melanjutkan, "Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar."

Baca Juga: Otto Hasibuan: Gugatan PHPU Pilpres 2024 dari Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Cacat Formil

Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.

Selain itu, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.

Ia juga menilai tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.

Baca Juga: Todung Mulya Lubis: TPN Ganjar-Mahfud Minta Mahkamah Konstitusi Hadirkan Kapolri Dalam Sidang PHPU Pilpres

"Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," kata Ganjar.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Mahfud menuturkan bahwa jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai.

Baca Juga: Ganjar Pranowo: Pengajuan Amicus Curiae oleh Megawati Dorong Mahkamah Konstitusi Putuskan Perkara Lebih Adil

Menurut dia, gerakan politik itu bukan hanya partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.

Halaman:
1
2
Sumber: Antara

Berita Terkait