ORBITINDONESIA.COM – Pelopor lembaga survei dan konsutan politik Denny JA mengajak semua elemen bangsa untuk move on usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Marilah kita MOVE ON,” kata Denny JA dalam video orasi yang disebarkannya di media sosial setelah mendengar hasil putusan MK.

Menurut Denny JA, putusan MK adalah halaman baba tau babak terakhir dari buku lama.

“Setelah putusan MK, kita pun memasuki halaman dari buku yang baru.”

Ia menjelaskan, politik move on harus dijalankan, karena situasinya sama sekali sudah berubah menyusul kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mafhud MD sudah menerima hasil putusan dari MK itu.

Menurutnya, ada tiga alasan semua pihak untuk menjalankan politik move on.

Alasan pertama, koalisi partai dari kubu Anies dan Muhaimin serta Ganjar dan Mahfud segera bubar. Bubar baik karena mereka membubarkan diri secara resmi, ataupun bubar secara perlahan melalui waktu.

Sejak Pilpres 2004, katanya, di politik Indonesia tak pernah ada koalisi partai yang kalah yang bertahan lama.

Ia menambahkan, setelah putusan MK, masing-masing partai akan mencari cara, mencari peluang untuk bertahan, untuk tumbuh dalam pemerintahan baru yang dikendalikan oleh presiden yang menang.

Jika gagal bergabung, mereka beroposisi, yang sangat lemah di DPR. Sangat jarang partai di Indonesia yang secara sengaja memilih beroposisi.

Koalisi partai pemenang Pilpres, katanya, juga akan berubah. Koalisi di belakang Prabowo dan Gibran pun akan tumbuh lebih besar.

Sekarang ini, katanya, koalisi partai pro Prabowo dan Gibran yang didukung oleh Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN,  belum menguasai kursi DPR  di atas 50 persen.

“Itu hukum besi politik. Koalisi partai ini  akan mencari tambahan partai-partai yang lain agar mereka pun majoritas di DPR.”

“Hanya dengan menguasi mayoritas kursi DPR, mereka bisa mengendalikan pemerintahan secara efektif.”

Alasan kedua, kata Denny JA, berpolitik move on karena suara yang kritis itu dari kalangan terpelajar itu perlu ditransformasikan, untuk lebih memengaruhi sistem politik secara substansial.

Selama ini, katanya, terdengar protes dari teman-teman civil society yang begitu keras menghantam Prabowo, Gibran, dan Jokowi, meskipun akhirnya kalah.

Tapi suara kritis mereka, katanya, tidak sia-sia. Itu bagian dari civic education. Sikap kritis mereka penting untuk terus mematangkan demokrasi yang sedang tumbuh.

Di masa sekarang, ujarya, demokrasi di Indonesia masih setengah matang. Bagaimanapun, demokrasi itu juga sebuah journey yang terus-menerus memerlukan palu dan godam agar berbentuk baik.

Bagaimana caranya? 

“Aneka suara kritis itu, yang memang substansial, penting untuk kita dengar sebagai revisi undang-undang berikutnya.”

Misalnya, tentang tudingan dari civil society di balik kemenangan Prabowo dan Gibran di Pilpres. Kritik ini harus ditransformasikan menjadi input pembentukan undang-undang yang baru. 

“Misalnya sebulan sebelum hari pencoblosan, bantuan sosial dilarang diberikan.”

Alasan ketiga, kata Denny JA, berpolitik move on adalah untuk menyongsong visi Indonesia emas 2045.

Indonesia diprediksi oleh berbagai lembaga yang kredibel bahwa di tahun 2045, akan menjadi negara terbesar nomor empat di dunia secara ekonomi.

“Tahun 2045 itu pun akan terjadi pergeseran gravitasi  ekonomi dunia, berpindah dari dunia barat ke Asia.”

Nanti, katanya, kekuatan ekonomi dunia nomor satu adalah Cina. Nomor dua India. Ketiga Amerika Serikat. Dan nomor empat Indonesia. Tiga dari empat negara maju ada di Asia.

Perubahan pusat ekonomi dunia dalam sejarah hanya terjadi sekali per ratusan tahun.

“Waktunya kita menyinergikan kekuatan untuk kepentingan dan visi besar dengan mengalahkan berbagai perselisihan kita yang jauh lebih kecil,” demikian Denny JA. ***