ORBITINDONESIA.COM - Pengamat politik Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi menyebut, perlu menyiapkan tiga hal agar aplikasi Pemilu Elektronik atau e-Voting dapat diterapkan dalam pemilu maupun pilkada.

"Agar e-Voting dapat diterapkan dalam semua lini pemilihan, adalah soal ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi pemilu," kata Yusa Djuyandi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat, 29 Maret 2024.

Yusa Djuyandi berpendapat, saat ini sudah banyak kabupaten/kota di Indonesia yang tidak memiliki kendala terhadap jaringan internet. Akan tetapi, lanjut dia, daerah pedalaman atau pelosok perlu diperhatikan.

Baca Juga: Pengamat Politik Yusa Djuyandi : Prabowo Merangkul NasDem Karena Masuk Lima Besar Pemilu Legislatif

"Kedua, soal kesiapan SDM (sumber daya manusia) dari penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Jadi, apabila ada kendala teknis, maka mereka siap memperbaikinya," jelasnya.

Terakhir, kata dia, mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan e-Voting perlu disiapkan dengan matang, sehingga peretasan terhadap suara tidak terjadi.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa penyelenggara pemilu perlu melibatkan banyak ahli sebelum e-Voting dapat diterapkan dalam pemilu maupun pilkada.

Baca Juga: Para Tokoh Agama di Forum Peduli Indonesia Damai Serukan Pesan Damai Usai Pengumuman Hasil Pemilu 2024

"Catatan yang masih dikhawatirkan adalah soal peretasan terhadap suara yang berpotensi menimbulkan penggelembungan suara. Saya kira ini perlu banyak melibatkan berbagai ahli," katanya.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan aplikasi e-Voting sejak 2010 dan telah dipakai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades) dalam kurun waktu 2013-2022 di 1.753 desa yang tersebar dalam 27 kabupaten dan dua kota pada 15 provinsi.

Ketua Inventor e-Voting sekaligus Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Andrari Grahitandaru menjelaskan, pada awalnya aplikasi e-Voting yang telah dikembangkan tersebut ditargetkan untuk dilaksanakan pada pemilu, yakni pilpres dan pileg.

Baca Juga: Pimpinan Tiga Majelis Partai Persatuan Pembangunan Dukung Langkah Politik DPP PPP Terkait Pemilu 2024

Pengembangan tersebut, lanjut dia, diawali dengan pengujian materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).