ORBITINDONESIA.COM - Beberapa kelompok perlawanan Palestina, Jumat 15 Maret 2024 mengecam pengumuman Presiden Mahmoud Abbas tentang pemerintahan baru yang dikhawatirkan akan memecah belah bangsa.

Kelompok Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Inisiatif Nasional mengeluarkan pernyataan bersama yang mempertanyakan kelayakan penggantian satu perdana menteri dengan perdana menteri lainnya "dari lingkungan politik yang sama."

"Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan," kata pernyataan itu.

Baca Juga: Palestina Kecam Keras Israel yang Bangun Palang Besi di Tiga Gerbang Menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur

Kamis, Abbas menunjuk Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri dan meminta dia untuk membentuk pemerintahan baru.

Mustafa akan menggantikan Mohammad Shtayyeh yang mengundurkan diri pada Februari sehubungan dengan perkembangan perang di Gaza.

Meski dia bukan anggota gerakan Fatah yang dipimpin Abbas, dia adalah anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.

Pernyataan bersama tersebut mendesak Fatah untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Palestina sesuai tujuan nasional membebaskan tanah dan tempat-tempat suci mereka.

Israel telah menyerang Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan Israel itu telah menewaskan lebih dari 31 ribu korban dan melukai lebih dari 73 ribu lainnya di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memblokade wilayah Gaza, sehingga penduduk di bagian utara di ambang kelaparan.

Sekitar 85 persen warga Gaza mengungsi menyusul serangan Israel di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Sekitar 60 persen infrastruktur di wilayah itu telah rusak atau hancur, menurut PBB. ***