ORBITINDONESIA.COM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning menegaskan pemerintah China menentang segala bentuk interaksi resmi antara Amerika Serikat (AS) dan Taiwan.

"Taiwan adalah bagian integral dari wilayah China. China menentang segala bentuk interaksi resmi antara otoritas AS dan Taiwan dan menolak campur tangan AS atas Taiwan dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Kamis.

Delegasi AS yang dipimpin Ketua Komite Pemilihan DPR untuk China asal Partai Republik Mike Gallagher tiba di Taiwan pada Kamis, 22 Februari 2024.

Baca Juga: Indonesia Amati Situasi di Taiwan dan Tetap Konsisten Menghormati Kebijakan Satu China

Delegasi tersebut disambut Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang menyampaikan terima kasih kepada anggota parlemen AS atas dukungan kuat AS terhadap demokrasi Taiwan melalui tindakan nyata.

"Kami mendesak AS untuk menyadari kompleksitas dan sensitivitas ekstrim dari permasalahan Taiwan, mematuhi prinsip satu China dan tiga komunike bersama China-AS, dan menangani masalah yang berkaitan dengan Taiwan secara hati-hati dan tepat," tambah Mao Ning.

Mao Ning juga meminta agar AS menghentikan kontak resmi dengan Taiwan dan berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis untuk "kemerdekaan Taiwan".

Baca Juga: Pemilu 2024: KPU Telusuri Dugaan Surat Suara Tercoblos Lebih Dulu di Taipei, Taiwan

"Untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kuncinya adalah mematuhi prinsip satu China dan dengan tegas menentang 'kemerdekaan Taiwan'," ungkap Mao Ning.

Pada saat yang sama, Badan Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan (DSCA) AS yang berada di bawah Kementerian Pertahanan AS pada Kamis menyatakan, Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan senjata dan teknologi pertahanan ke Taiwan senilai 75 juta dolar AS.

Paket itu antara lain terdiri dari sistem 'cross-domain solution' (CDS), Global Positioning System (GPS), teknologi komunikasi, alat pelacak berbasis sistem satelit, dan logistik pemeliharaannya, meski paket penjualan itu masih harus dirapatkan di DPR AS sampai akhirnya disetujui dan dijalankan.

Baca Juga: China Kembali Minta Amerika Serikat Hormati Kedaulatannya di Selat Taiwan

"Penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan di China sangat melanggar prinsip satu China dan ketentuan tiga komunike bersama China-AS, khususnya Komunike 17 Agustus 1982. Penjualan semacam itu melemahkan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, serta merugikan hubungan China-AS dan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," tegas Mao Ning.

China, kata Mao Ning, selalu dengan tegas menentang penjualan senjata AS ke Taiwan dan mendesak AS untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip "satu China".

"China akan mengambil tindakan tegas dan tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dengan tegas," kata Mao Ning.

Baca Juga: Universitas Nasional Chung Hsing Taiwan Kembangkan Obat untuk Tumor Hewan

Dalam pernyataannya Mike Gallagher menyebut jika Presiden Xi Jinping tetap menjalankan niat untuk menyatukan Taiwan dampaknya akan serius, terlebih dukungan AS bagi Taiwan tidak akan terpengaruh oleh hasil pemilihan presiden AS pada November 2024.

AS dan Taiwan diketahui tidak mempunyai hubungan diplomatik. Pada 1979, AS memutus hubungan dengan Taiwan karena memilih menjalin hubungan diplomatik dengan China. Namun, Washington dan Taipei terikat perjanjian bahwa selama Taiwan terancam, AS harus membantu.

Otoritas Taiwan di bawah kepemimpinan Tsai Ing Wen dan presiden terpilih, Lai Ching-te dari Partai Demokratik Progresif (DPP) saat ini dinilai sebagai separatis yang ingin memerdekakan diri. ***