ORBITINDONESIA.COM - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI memuji sikap tegas Presiden Joko Widodo, yang konsisten membela Palestina dan menentang pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Netanyahu menolak eksistensi negara Palestina pascaperang di Gaza. Israel juga terus menyerang Gaza dan melakukan  genosida terhadap warga Palestina. Ini ditentang oleh Presiden Jokowi.

"Sikap Presiden Joko Widodo sudah benar dan itu sejalan dengan sikap ICMI serta seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan mutlak bagi Palestina," kata juru bicara sekaligus Direktur Eksekutif ICMI Andi Irman dalam siaran pers ICMI di Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024.

Baca Juga: Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep: Saya Yakin Hati dan Jiwa Raga Presiden Jokowi Ada di PSI

Andi juga mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyampaikan sikap tegas agar Israel mematuhi perintah Mahkamah Internasional (IJC), untuk melakukan tindakan apa pun guna menghentikan genosida di Gaza, dalam sidang putusan sela yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel.

"Tidak ada pilihan, jika Israel masih menghormati hukum Internasional, maka dia harus mematuhi putusan itu," kata Andi.

Menurut Andi, jika nanti Israel tetap bersikukuh melakukan berbagai pelanggaran kemanusiaan di Palestina, maka sudah saatnya negara-negara lain bertindak tegas sebab secara tak langsung sudah mencoreng kehormatan mereka.

Baca Juga: Jadi Penjaga Gawang, Jokowi Kebobolan 2 Gol dan Timnya Kalah, Ketika Bermain Bola dengan Warga Sleman

"Dunia harus bertindak, mulai dari negaranya masing-masing dengan mengembargo kepentingan Israel di negaranya. Indonesia sudah tegas, Presiden memerintahkan tidak boleh ada kapal Israel masuk ke wilayah Indonesia," kata Andi menegaskan.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia.

ICMI, yang berlandaskan keislaman dan keindonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara, demikian menurut pernyataan tersebut.***