ORBITINDONESIA.COM - Rekonsiliasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit dilakukan hingga Jokowi mengakhiri masa jabatannya.

Demikian diungkapkan pengamat politik, yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona. Ia mengamati relasi Jokowi dan Megawati.

"Garis demarkasi antara ideologi Jokowi yang lebih pragmatis dengan ideologi Megawati yang teguh dan berprinsip, saya kira sulit didamaikan," kata Mikhael Bataona di Kupang, Kamis, 25 Januari 2024. 

Baca Juga: Presiden dan Menteri Boleh Berkampanye Selama tidak Pakai Fasilitas Negara, Jokowi: Boleh Lho Memihak

Mikhael berkomentar terkait sinyal rekonsiliasi antara kedua tokoh ini, setelah pengiriman bunga anggrek dari Jokowi untuk Megawati di hari ulang tahunnya.

Menurut dia, tandanya terlihat sejak pencalonan Gibran melalui cara yang melawan konstitusi atau disebut sebagai manipulasi hukum di MK, sampai Ketua MK yang paman Gibran dijatuhi vonis sanksi etik berat.

"Ini memperlihatkan bahwa Jokowi sudah dengan tegas meninggalkan PDIP dan Megawati, yang menentang cara-cara menerobos hukum demi kekuasaan seperti itu," lanjutnya.

Baca Juga: Presiden dan Menteri Boleh Berkampanye Memihak, Chico Hakim TPN tak Persoalkan Jokowi Berkampanye

"Itulah yang saya kira menjadi basis utama prinsip ideologis, mengapa Jokowi berbeda dengan Megawati dan PDIP. Jadi, ini bukan sekadar persoalan pribadi Jokowi atau Megawati, tapi persoalan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, demokrasi, dan prinsip dasar negara hukum," katanya.

Menurut dia, Megawati yang terus menerus menyampaikan ketegasannya yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan adalah bagian dari prinsip ideologis itu, yaitu menjaga Demokrasi dan Konstitusi.

"Maka, ketika Jokowi merasa tidak lagi membutuhkan PDIP, Megawati, dan sebagian besar pendukungnya di Pilpres 2019, karena anaknya Gibran maju bersama Prabowo, tentu saya kira wajar dan rasional," tuturnya.

Baca Juga: Jika Presiden Jokowi Berkampanye untuk Calon Presiden (Misalnya Prabowo Subianto), Bolehkah? Inilah Pandangan Denny JA

Itulah bagian lain dari politik praktis dan perebutan kekuasaan yang terkadang kasar dan tidak lagi mengenal kawan atau lawan.