ORBITINDONESIA.COM - Banyak tantangan dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 bagi WNI (warga negara Indonesia) di Tunisia. Jangankan ikut Pemilu, nama Presiden Indonesia saja mereka tak tahu.

Tantangan itu diungkapkan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tunis Ardi Pramana. Ia mengatakan, pihaknya berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi tantangan dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 bagi WNI di Tunisia.

"Susah mengumpulkan (WNI untuk sosialisasi pemilu), karena kebetulan kita itu di sini ‘kan kebetulan nyebar juga. Artinya WNI kita itu tinggal di beberapa kota, berbeda-beda," kata Ardi di Tunisia, saat dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024 malam.

Baca Juga: Pemerintah Berlakukan Protokol Kesehatan Baru Bagi PPLN WNI dan WNA, Simak Aturannya Sebelum ke Luar Negeri

Ardi juga mengatakan, tidak semua WNI yang berada di Tunisia memiliki pendidikan tinggi. Mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi tersebut adalah WNI yang pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

"Warga kita yang Indonesia yang nikah dengan orang Tunis, dulunya TKW. Boro-boro pemilu, presiden sekarang siapa mereka aja nggak tahu…TKW sebelumnya di Saudi atau di Qatar…(mereka) yang penting tahunya kerja aja," ungkap Ardi.

Meskipun demikian, Ardi mengatakan pihaknya tetap berupaya menghubungi para WNI yang ada di Tunisia untuk memberitahukan tentang sosialisasi Pemilu 2024 dan mengajak mereka untuk datang ke tempat sosialisasi.

Baca Juga: Terlengkap, Begini Aturan Baru Bagi PPLN di Indonesia yang Melintasi Darat, Udara, dan Laut

Selain itu, tantangan yang lainnya adalah masalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pergerakan WNI itu sendiri. Diketahui bahwa DPT di PPLN Tunis per Juni 2023 berjumlah 176 orang.

Ardi mengatakan bahwa ada ratusan WNI yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka.

"Karena mereka baru datang, jadi mahasiswa ini datang 150…belum yang WNI (lainnya). Jadi sekarang ini sebenarnya WNI kita bukan 176, hampir 300 lebih. Tetapi yang bisa memilih cuma 176 di tambah dua persen surat suara yang akan terlayani," ujar Ardi.

Baca Juga: KBRI Den Haag Manfaatkan Media Sosial untuk Sosialisasikan Pemilu

Ardi mengatakan, pihak tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu mereka yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih karena hal tersebut berkaitan dengan undang-undang pemilu.