ORBITINDONESIA.COM - Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, menyatakan calon presiden Anies Baswedan salah membaca data, ngawur, dan tidak memahami isu pertahanan dalam debat capres terakhir.

“Kengawuran” Anies Baswedan itu diungkapkan oleh Fadli Zon, dalam artikelnya yang beredar di media sosial akhir pekan ini.

Anies Baswedan secara keliru menyebut anggaran alutsista Rp700 triliun dan hanya digunakan untuk membeli alutsista bekas, ungkap Fadli Zon.

“Ini juga konyol dan hanya menunjukkan kedangkalan pengetahuan yang bersangkutan. Pernyataan ini bahkan telah diralat dan dibantah sendiri oleh tim kampanyenya,” tegas Fadli Zon.

“Saya setuju dengan Prabowo bahwa ucapan semacam itu bersifat menghasut publik, seolah anggaran Kementerian Pertahanan sangat besar tapi tak dikelola dengan baik,” lanjutnya.

Sebab, kata Fadli, orang akan menganggap angka Rp700 triliun itu adalah anggaran per tahun dan hanya untuk alutsista. Rp700 triliun itu artinya sekitar 21 persen APBN.

“Ini ngawur karena angka yang dimaksud sebenarnya adalah anggaran akumulatif Kementerian Pertahanan selama lima tahun, yaitu periode 2020-2024,” jelas Fadli.

Itu pun jumlahnya tak sampai Rp700 triliun, melainkan Rp692,9 triliun. Artinya, tiap tahun rata-rata anggaran Kemenhan adalah Rp138 triliun saja, atau hanya sekitar 0,7 persen PDB.

Menurut Fadli, porsi itu sebenarnya masih jauh dari standar ideal anggaran pertahanan sebesar 1-2 persen PDB. Karena anggaran Kemenhan tiap tahun hanya sebesar itu, anggaran alutsista tentu saja porsinya jauh lebih kecil lagi.

Ditambahkan Fadli, tahun 2024, dari Rp135,45 triliun anggaran Kemenhan, alokasi anggaran untuk modernisasi alutsista adalah Rp39,4 triliun.

“Terkait modernisasi alutsista sendiri, sejak tahun 2019 hingga sekarang, sebagian besar pembelian alutsista oleh Kemenhan sebenarnya merupakan alutsista baru,” lanjutnya.

Seperti, pembelian pesawat tempur Rafale, frigate Merah Putih, rantis Maung, hingga radar GM400A.

“Semuanya adalah pembelian alutsista dalam kondisi baru. Selain itu Kemenhan fokus untuk merevitalisasi industri pertahanan domestik,” tutur Fadli.

Dalam debat capres, Anies juga mengkritik tidak dilibatkannya ASEAN dalam merespon gangguan RRC di Laut China Selatan.

“Ini menunjukkan kalau dia tidak memahami organisasi ASEAN, dan sekadar berusaha melontarkan kata-kata keren saja,” ucap Fadli.

“Saya 5 kali jadi Ketua Delegasi RI dalam Sidang Umum AIPA, organisasi parlemennya ASEAN, di mana Indonesia pernah mendorong terbitnya beberapa kali resolusi kemanusiaan atas krisis Rohingya yang terjadi di Provinsi Rakhine, Myanmar,” sambung Fadli.

Untuk sekadar membuat pernyataan dan mendesak Myanmar saja ASEAN tak bisa, apalagi melakukan intervensi kemanusiaan. “ASEAN dibelenggu oleh sistem konsensus dan prinsip non-interference yang ada di dalam statutanya,” jelasnya.

“Jadi, lontaran Anies mengenai pelibatan ASEAN itu menurut saya seperti lontaran anak sekolah menengah. Kelihatan keren, tapi tak punya basis pemahaman atas persoalan yang kuat,” tegas Fadli. ***