Setelah rezim reformasi menggelar pemilu secara langsung 4 kali secara demokratis dan sukses gilang-gemilang, masih ada gerakan politik yang merasa tidak puas terhadap hasil pemilu dalam sistem pilihan langsung.

Gerakan politik buto Terong selalu menghadang jalannya sistem demokrasi pilihan langsung. Dalam sistem demokrasi pilihan langsung seorang profesor nilainya sama dengan tukang ojek. One man One vote. Seorang filsuf sama bobotnya dengan penggali kubur.

Untuk itu dalam sistem demokrasi pilihan langsung oleh gerakan politik buta Terong, dicoba dihalangi dengan gerakan alternatif. Salah satu gerakan alternatif itu kembali pada UUD 1945.

Baca Juga: Hasil Piala Dunia U17 2023: Inggris Sukses Taklukkan Iran, Pemain Akademi Man City Jadi Pahlawan Kemenangan The Three Lions

Selain gerakan kembali ke UUD 45, juga gerakan nol persen. Tidak ada batasan 20 persen dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Semua partai peserta pemilu boleh mencalonkan presidennya, tanpa harus memenuhi standar 20 persen presidential threshold.

Politik buto Terong adalah politik subjektif yang terjadi karena rasa tidak puas terhadap pemimpin hasil pemilu secara langsung. Hal itu karena pemilu yang terjadi sudah dibajak oleh uang. Hanya yang beruanglah yang bisa berlaga dalam pemilu One Man One vote.

Yang tidak memiliki uang banyak dan mengantungi 20 persen presidential threshold, tidak bisa ikut kompetisi. Itulah fenomena menguatnya sistem politik Oligarki. Hanya sedikit orang yang menentukan persyaratan para peserta pemilu.

Politik buto terong juga bisa menjadi gerakan politik subjektif yang timbul dari rasa rakus. Bukan rakus kepingin makan banyak tetapi rakus kekuasaan.

Baca Juga: Sinopsis Film Eraser Menelisik Aksi Laga Hebat dalam Keberanian, Intrik, dan Pesan Moral yang Membuat Terpukau Tayang di Bioskop Trans TV

Dibatasi dengan hanya boleh dipilih 2 kali, maunya nambah 3 kali atau 3 periode. Harusnya 2 kali ingin diperpanjang masa jabatannya lagi, agar bisa menyelesaikan proyek - proyeknya.

Politik buto Terong bisa menjelma di dalam berbagai gerakan politik dalam masyarakat. Karena politik buto Terong hanya politik yang hanya menghadang dan mengganggu jalannya politik yang sudah mapan.