Nurizal Ismail: Hati Hati Ada Penumpang Gelap Dibalik Ajakan Boikot Produk
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Kamis, 26 Oktober 2023 15:18 WIB
“Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya, ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Dia mengatakan yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah sendiri. Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu “taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian”.
“Tapi kan ini surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” cetusnya.
Baca Juga: Dr H Abustan: Civil Society Pemilu 2024 yang Lebih Berkualitas
Dia menduga jangan-jangan isu ajakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan sekutu Israel di media sosial itu hanya hoaks, yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang sengaja untuk menjatuhkan perusahaan lain.
Menurutnya, itu bisa saja terjadi. “Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ lah yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain,” ungkapnya.
Lanjutnya, selain gerakan boikot itu sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk isu Palestina dengan Israel ini tanpa merugikan masyarakat itu sendiri.
“Bisa jadi dengan gerakan divestasi misalnya, kita menarik investasi dari yang benar-benar perusahaan, yang memang mendukung gerakan Israel untuk mensupport pembelian senjata dan sebagainya. Itu kan benar-benar gerakan yang yang menyebabkan peperangan,” ucapnya.
Baca Juga: Korban Terdampak Pohon Tumbang di DKI Jakarta Bisa Dapat Santunan
“Jadi, kita perlu pintar-pintar untuk membaca kembali. Tidak hanya secara emosional kita muncul langsung boikot. Kita harus membaca kembali, merinci kembali secara jelas, sehingga tidak merugikan orang banyak,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus. Dia mengatakan aksi boikot itu justru akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia sendiri.