ORBITINDONESIA.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti status Provinsi DKI Jakarta jika ibu kota negara di Kalimantan Timur mulai beroperasi pada 2024.

Ini menjadi salah satu pembahasan Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Jakarta, Senin 4 September 2023.

Topik lain yang dibahas di antaranya adalah urusan pemerintahan pascakeluarnya Undang-undang Cipta Kerja, penataan daerah otonom baru, dan penjabat kepala daerah.

Baca Juga: Muhammad Tito Karnavian: Kepala Daerah agar Tiadakan Buka Puasa Bersama Selama Ramadhan Ini

Rapat Kerja diikuti oleh anggota Komite I DPD RI  dipimpin ketua Komite I, Senator Fachrul Razi dan Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Sylviana Murni Daerah Pemilihan DKI Jakarta.

Fachrul Razi mempertanyakan otonomi daerah dewasa ini.

Menurutnya, Komite I berkepentingan otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah dan akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, Undang-Undang Pemerintah Daerah menempatkan gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam pelaksanaannya ada hambatan politik dan dinamika hubungan bupati/walikota dengan gubernur yang pada akhirnya berdampak pada proses pemerintahan dan pembangunan di daerah.