ORBITINDONESIA.COM - Ketua umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla mengungkap, ongkos politik untuk dapat menjadi ketua umum Partai Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.

"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.

Menurutnya, ongkos politik tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya. 

Baca Juga: LSI Denny JA: Melebarnya Jarak Elektabilitas Prabowo Melawan Ganjar

"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," ujarnya.

Menurutnyta, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.

"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat desas-desus rencana musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto mejadi ketua umum melalui Munaslub.

Baca Juga: Seratusan Mantan Kader dan Pengurus PSI Kota Palembang Bergabung ke PDIP

Tiga organisasi pendiri Partai Golkar: Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisinya.

Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu musyawarah nasional (Munas) pada 2024. ***