ORBITINDONESIA.COM - Langkah pimpinan KPK yang meminta maaf ke TNI mendapatkan kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menilai permintaan maaf KPK kepada TNI itu tidak tepat.

Hal ini buntut dari KPK menetapkan Kepala Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan barang di Basarnas.

Baca Juga: Polemik Korupsi di Basarnas, Usai TNI Tak Terima, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Mengundurkan Diri

Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak usai dikunjungi Puspom TNI pada Jumat, 28 Juli 2023 lalu.

Alasannya karena penyidik KPK khilaf menetapkan personel militer aktif sebagai tersangka.

Padahal, 3 hari sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, penetapan tersangka itu sudah melewati prosedur hukum yang tepat.

Baca Juga: Deretan Fungsi Fitur Whatsapp yang Wajib Kamu Diketahui, Netizen Beri Saran Fitur ini ke Mark Zuckerberg

"Kami menilai, langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI merupakan langkah yang keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar juru bicara koalisi Julius Ibrani, dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi Orbiti Ndonesia, Sabtu, 29 Juli 2023.

Koalisi menilai, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas seharusnya menggunakan pijakan UU KPK.