Baca Juga: PM Boris Johnson Mundur Setelah Banyak Tekanan Akibat Berbagai Skandal

Dalam hal ini artinya apabila terdapat  perbuatan yang belum ada pasal dan ayat khusus yang mengatur maka pada perbuatan tertentu pelakunya tidak bisa dijerat secara hukum.

Bahkan jika kelembagaan dianggap bermasalah, maka personilnya bisa keluar dan membuka wadah baru dengan image yang baru pula lalu melanjutkan aksinya.

Alangkah baiknya jika para ahli hukum bisa memberi penjelasan dengan lebih detail kepada masyarakat. Sehingga bisa lebih paham tentang hukum dan menjadi tercerahkan dari ahlinya. Tidak sekedar beropini liar yang malah tidak sesuai dengan hukum formal kita. 

Kalau secara kelembagaan, kemungkinan akan ada banyak pasal yang bisa dikenakan. Istilahnya pasal berlapis sehingga ada sanksi yang diberikan. Entah seberapa berat, biar perjalanan proses ini yang menjelaskan ke publik.

Baca Juga: Memahami Akuntansi Dengan Cara Praktis dan Sederhana

Bagi masyarakat umum, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang sangat berharga ini. Terlepas dari apakah secara personal orang-orang yang mendapat gaji dalam besaran rupiah yang luar biasa itu bisa dikenakan hukum formal (pidana atau perdata) ataupun tidak, kita sama-sama tahu itu bukan perbuatan yang patut dijadikan inspirasi.

Kepada mereka yang hendak berkecimpung dalam pengelolaan dana sosial, sebaiknya memiliki mata pencaharian sendiri. Tidak menggantungkan diri pada pendapatan seperti itu. Ketahuilah bahwa mata pencaharian semacam ini sangat tidak layak bagi kemanusiaan.

Kecuali memang ada bagian untuk sekedar pengganti uang transport atau uang makan saja tidaklah mengapa. Sebab, banyak pejuang kemanusiaan yang tulus juga punya keterbatasan dalam finansial. Sehingga harus mendapat subsidi secukupnya saja.

Dan bagi mereka yang gemar bersedekah ataupun berbagi, sebaiknya bisa lebih mengedepankan rasional. Jangan sampai rasional kita dibajak oleh emosional kita atas dasar empati yang salah sasaran.