"Melalui aplikasi ini penatausahaan barang milik daerah kita mulai beranjak ke arah lebih baik, meski kemungkinan masih ada kekurangannya," ujarnya.

Lisda menerangkan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah memiliki arti penting sebagai instrumen yang memiliki validasi tinggi untuk menggambarkan kekayaan daerah. Sementara inventarisasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pendataan, mencatat dan menggambarkan kondisi barang milik daerah.

"Saya mengapresiasi dan mendukung BPKAD menyelenggarakan kegiatan ini,” tutur Lisda.

Lisda menuturkan, koordinator, pendamping, dan petugas inventarisasi agar memiliki persepsi dan pemahaman yang sama agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai harapan.

Kepala BPKAD Akhmad Akmal Husaen menambahkan, kegiatan ini untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi, serta tertib pengelolaan barang milik daerah. (AF) ***