Dia melanjutkan, masalah juga datang saat angkutan dipaksa membongkar muatan karena melebihi kapasitas atau melintasi kelas jalan tertentu. Dia mengatakan, barang bawaan apalagi logistik berpotensi rusak atau busuk apabila dipaksa dibongkar muat sembarangan.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih baik membenahi kelas jalan dibanding melakukan bongkar muat. Dia mengatakan, peningkatan kelas perlu dilakukan agar berapapun bobot dari truk itu tidak akan menjadi masalah lagi.

"Aturan ini punya komplikasi sehingga perlu bijak penerapan di lapangan. Belum lagi regulasi yang belum lengkap, ditambah penerapan oleh aparat penegak hukum di lapangan yang berbeda-beda antara kemenhub dan polisi serta pemda," katanya.

Baca Juga: Auto Nangis, Getarkan Hati! Jalan Pulang Yura Yunita Jadi Ost Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang

Anggota fraksi PPP, Muhammad Aras mengatakan bahwa jembatan timbang yang tidak berfungsi maksimal membuat truk ODOL melintas di jalan-jalan daerah.

Alhasil, truk terpaksa tidak bisa memasuki jembatan timbang karena akan menimbulkan kemacetan apabila dipaksakan melintas.

"Dan kalau mereka paksakan untuk masuk jembatan timbang, maka dia akan macet total dan mereka akan demo," katanya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugianto mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan semua stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan Zero ODOL.

Baca Juga: Prediksi Pertandingan Everton vs Arsenal di Pekan ke 22 Liga Primer Inggris, 4 Februari 2023

Dia mengakui bahwa penyelesaian masalah ODOL bukan hanya tanggung jawab dari kemenhub tapi juga semua kementerian.