Aksi Mahasiswa Patung Kuda Desak Karhutla Bencana Nasional
ORBITINDONESIA.COM – Aksi mahasiswa di Patung Kuda kembali menekan pemerintah, dengan tuntutan utama menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Di tengah orasi dan blokade sementara arus Medan Merdeka Selatan, perwakilan Istana turun langsung melalui Stafsus Mensesneg Binbin Firman Tresnadi untuk mendengar delapan poin tuntutan.
Aksi dimulai dari Tugu Tani menuju Patung Kuda pada sore hari, lalu berakhir dengan pembubaran massa dan pembukaan jalan. Polanya terasa familiar, mahasiswa datang membawa daftar tuntutan, pemerintah merespons dengan dialog singkat, lalu kota kembali bergerak.
Namun, isu yang dibawa bukan perkara kecil, karena karhutla selalu terkait kesehatan publik, kerugian ekonomi, dan reputasi Indonesia di level regional. Dalam banyak musim kemarau, asap lintas wilayah menegaskan bahwa ini bukan sekadar problem lokal, melainkan krisis tata kelola.
Delapan tuntutan mereka juga melebar ke reforma agraria, supremasi sipil, layanan kesehatan, kesejahteraan pendidik, evaluasi program populis, pekerjaan layak, serta pemulihan kedaulatan rakyat. Paket tuntutan ini menunjukkan demonstrasi tidak berdiri sendiri, melainkan mengikat isu ekologis dengan isu demokrasi dan kesejahteraan.
Permintaan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional adalah sinyal bahwa mahasiswa menilai respons negara masih bersifat rutin dan reaktif. Dalam praktik kebencanaan, status nasional biasanya membuka ruang koordinasi lebih kuat, akses anggaran lebih luas, dan komando lintas lembaga yang lebih tegas.
Karhutla juga bukan sekadar api, karena ada rantai penyebab yang panjang, mulai dari pembukaan lahan, tata ruang, hingga penegakan hukum. Ketika status penanganan tidak naik kelas, publik sering melihat pemadaman hanya menjadi “ritual tahunan” tanpa pencegahan yang mengunci akar masalah.
Di titik ini, tuntutan reforma agraria menjadi relevan, karena konflik lahan dan konsesi kerap berkelindan dengan kebakaran. Tanpa pembenahan struktur kepemilikan dan pengawasan lahan, pencegahan karhutla rawan berhenti pada imbauan moral dan patroli musiman.
Tuntutan supremasi sipil dan “militer kembali ke barak” memperlihatkan kecemasan yang lebih luas tentang arah kebijakan keamanan. Mahasiswa membaca bahwa perluasan peran aparat di ranah sipil berpotensi menggeser prinsip akuntabilitas, terutama jika kebijakan publik makin sering diselesaikan dengan pendekatan ketertiban.
Dialog dengan Stafsus Mensesneg memberi panggung bahwa negara mau mendengar, tetapi belum tentu mau mengubah desain kebijakan. Pernyataan Binbin yang akan meneruskan kajian ke kementerian terkait terdengar prosedural, dan publik biasanya menunggu ukuran yang lebih konkret.
Ukuran konkret itu bisa berupa tenggat waktu, daftar kementerian yang akan hadir, dan mekanisme pemantauan tindak lanjut. Tanpa itu, dialog berisiko menjadi penenang sementara, sementara substansi tuntutan menguap setelah jalan kembali normal.
Di sisi lain, aksi yang tertib dan berakhir damai memperlihatkan kematangan strategi gerakan, karena pesan bisa sampai tanpa eskalasi kekerasan. Ini penting dalam iklim demokrasi, sebab ruang protes yang aman adalah prasyarat agar kritik kebijakan tetap hidup.
Aksi mahasiswa di Patung Kuda adalah pengingat bahwa demokrasi tidak selesai di bilik suara, melainkan diuji di jalan dan di ruang kebijakan. Ketika mahasiswa menautkan karhutla dengan pekerjaan layak, pendidikan, dan supremasi konstitusi, mereka sedang menolak cara pandang yang memecah krisis menjadi sektor-sektor kecil.
Masalahnya, negara sering lebih cepat memulihkan lalu lintas ketimbang memulihkan tata kelola. Pembukaan jalan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah “pembukaan data” dan “pembukaan akuntabilitas” agar publik tahu siapa bertanggung jawab, apa targetnya, dan kapan dievaluasi.
Jika pemerintah serius, status bencana nasional bukan hanya label, melainkan komitmen untuk mengukur pencegahan, penindakan, dan pemulihan kesehatan warga terdampak asap. Jika tidak, status apa pun akan tampak seperti kosmetik administrasi yang berulang setiap musim.
Mahasiswa pun perlu menjaga kualitas argumen dan konsistensi advokasi, karena tuntutan yang luas bisa kehilangan fokus jika tanpa prioritas dan indikator. Namun, luasnya tuntutan justru bisa dibaca sebagai peta keresahan generasi muda atas negara yang terasa makin kuat mengatur, tetapi lambat melindungi.
Demonstrasi mahasiswa di Patung Kuda berakhir, jalan dibuka, dan kota kembali berjalan seperti biasa. Tetapi karhutla, ketimpangan lahan, dan kegelisahan atas supremasi sipil tidak otomatis ikut bubar.
Pertanyaan yang tersisa sederhana, apakah dialog hari itu akan berubah menjadi keputusan yang terukur, atau hanya menjadi catatan rapat yang tersimpan. Jika negara ingin dipercaya, tindak lanjut yang transparan adalah satu-satunya cara agar kritik di jalan menjadi perbaikan di kebijakan.
(Orbit dari berbagai sumber, 29 Oktober 2026)
