ORBITINDONESIA - Ketersediaan jembatan timbang dan kelas jalan menjadi perhatian Komisi V DPR RI terkait rencana kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloaded). Para legislator menyinggung ketidaksiapan infrastruktur di tengah rencana kebijakan dimaksud.

"Soal ODOL ini ada jembatan timbang yang penuh dengan masalah. Itu kalo di stop karena melebihi timbangan lalu mau dibongkar kemana?" kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Bakri dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V dan Kemenhub, Rabu, 1 Februari 2023 lalu.

Dia mengaku melihat langsung permasalahan ODOL tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan, kelas jalan yang ada juga tidak mampu menampung truk yang melintas.

Baca Juga: Harap Waspada, Berikut Daftar Wilayah hingga Jalan Rawan Aksi Tawuran Serta Balap Liar di Kota Surabaya

Dia mengungkapkan, akan terjadi kemacetan panjang apabila truk diberhentikan di jalanan. Sebabnya, dia meminta pemerintah kembali memikirkan kebijakan Zero ODOL tersebut karena memang tidak mudah dalam menyusun kebijakan dimaksud.

Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila muatan truk dibongkar karena melebihi kapasitas angkut mereka. Dia mengatakan, proses tersebut pasti akan menyebabkan kemacetan yang sangat panjang.

"Kalau mau dijalankan (Zero ODOL) saya setuju, tapi macet itu pasti dan bongkarnya juga gimana?" katanya.

Legislator lain dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama meminta rencana kebijakan zero ODOL dievaluasi dan menyusun ulang target-target yang ada. Menurutnya, permasalahan ODOL sangat kompleks sehingga kebijakan perlu dibuat perencanaan ulang dengan lebih terintegrasi.

Baca Juga: Daftar Tempat Nongkrong Paling Legendaris, Antik hingga Ikonik di Jakarta, Dijamin Betah

"Karena memang kelindan, banyak aspek yang harus dibenahi tidak bisa misal hanya kemenhub tiba-tiba menerapkan karena kita punya target dan ternyata tidak bisa jalan," katanya.