ORBITINDONESIA.COM – KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan masyarakat diharapkan memperkuat pengawasan terhadap intervensi LSM asing, khususnya LSM Amerika seperti NED dan IRI, dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu diserukan oleh Dr Satrio Arismunandar.

Satrio Arismunandar adalah pemimpin redaksi OrbitIndonesia.com dan narasumber dalam diskusi politik bertema “Mewaspasdai Keterlibatan LSM Amerika yang Mencampuri Pemilu/Pilpres 2024” di Jakarta, hari Minggu, 17 September 2023. Diskusi diselenggarakan oleh OrbitIndonesia.com bekerjasama dengan XYZ+ Agency.

Selain Satrio Arismunandar, dua pembicara lain dalam diskusi itu adalah: Ray Rangkuti, pendiri Lingkaran Madani (LIMA); dan Bob Randilawe, SIP, M.Hum, Wakil Ketua Umum GBN (Gerakan Bhinneka Nasionalis) dan Dewan Pakar DPP PA GMNI.

Baca Juga: Mewaspadai Ujaran Kebencian Dalam Politik yang Bisa Menghasut Kekerasan

Diskusi ini diadakan merespon liputan investigatif Kit Klarenberg dari MintPress News (media AS), yang mengaku mendapat bocoran dokumen. Bocoran itu, tulis Kit Klarenberg, menunjukkan badan intelijen Amerika CIA sedang menyiapkan “color revolution” (revolusi warna) di Indonesia.

“Color revolution” adalah operasi penggantian rezim yang dianggap merugikan kepentingan AS, dengan “cara-cara demokratis.” Seperti: aksi massa, demonstrasi, aksi informasi, kampanye LSM, pengkaderan aktivis parpol yang akan jadi elite politik pendukung kepentingan AS, dan sebagainya.

Menurut laporan MintPress News, “color revolution” ini sudah dilakukan AS di beberapa negara lain, dan kini mau diterapkan di Indonesia. Yang dimajukan untuk melakukan “color revolution” ini adalah LSM-LSM AS.

Misalnya, NED (National Endowment for Democracy) yang dibiayai Kongres AS dan didirikan pada 1983 oleh para pentolan eks CIA dan aparat Deplu AS.

Baca Juga: Ekspresi Data Denny JA: Inilah Mengapa Jokowi Justru Populer di Akhir Kekuasaannya

Salah satu inti dari NED adalah IRI (International Republican Institute), yang biasa bekerja dengan the National Democratic Institute (NDI), untuk operasi perubahan rezim di luar negeri.