ORBITINDONESIA- Pemilik baru Twitter yakni Elon Musk telah mencabut larangan permanen untuk Donald Trump setelah melakukan pemungutan suara atau polling kepada para pengguna.

Seperti diketahui, Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dilarang menggunakan platform media sosial Twitter, Facebook hingga Instagram terkait dugaan kasus menghasut kekerasan.

Kini, Trump belum membuat unggahan apapun di Twitter sejak pencabutan larangan tersebut.

Baca Juga: Kabar Duka, Penyanyi Anita Pointer Tutup Usia Setelah Berjuang Melawan Kanker, Ini Profil Singkatnya

Kini, Meta sedang bersiap untuk mengumumkan apakah akan mengizinkan Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggunakan Facebook dan Instagram, demikian laporan Financial Times, Senin, 2 Januari 2022.

Diketahui, Trump tidak diizinkan menggunakan platform media sosial milik Meta sebab menghasut kekerasan tak lama setelah sekelompok pendukungnya menyerbu gedung Capitol Amerika Serikat pada Januari 2021.

Meta sebelumnya mengatakan akan mengumumkan keputusan mengenai kembalinya Trump pada 7 Januari 2023.

Baca Juga: Program Kartu Prakerja 2023, Simak Syarat Serta Jumlah Target Sasarannya

Namun, keputusan itu disebut-sebut akan diumumkan pada akhir bulan, menurut seorang sumber yang mengetahui musyawarah terkait hal tersebut.

Perusahaan itu pun telah membentuk kelompok kerja untuk fokus pada masalah tersebut, yang mencakup staf dari tim kebijakan dan komunikasi publik serta dari tim kebijakan konten yang diketuai oleh Monika Bickert dan tim keamanan dan integritas yang dipimpin Guy Rosen.

Selain itu, Meta mengatakan akan berkonsultasi dengan para pakar.

Baca Juga: Liga Prancis: Tanpa Messi dan Neymar, PSG Kalah dari RC Lens

"Jika dicabut, akan ada serangkaian sanksi yang ketat jika Trump melakukan pelanggaran lebih lanjut di masa mendatang," kata perusahaan pada Juni lalu.

Meta menolak komentar lebih lanjut tentang proses dalam untuk melakukan keputusan tersebut dan pakar mana yang telah ditemui untuk berkonsultasi.

Namun, beberapa akademisi berpendapat bahwa retorika Trump tetap menjadi risiko bagi keselamatan publik. Bulan lalu, sebuah studi oleh kelompok advokasi berhaluan kiri Accountable Tech menyatakan bahwa 350 unggahan dari akun Trump di Truth Social akan melanggar aturan kebijakan Facebook.***