ORBITINDONESIA.COM - Menyikapi konflik yang terjadi di jalur Gaza, para ekonom menyuarakan agar masyarakat Indonesia lebih bijaksana.

Yakni, dengan tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan bangsa sendiri, seperti halnya aksi boikot terhadap produk-produk tertentu.

Diingatkan, agar masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu, yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata.

Baca Juga: TERBARU, Contoh Naskah Pidato Tema Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 untuk Acara di Sekolah dan Kelurahan

Ekonom Mumtaz Foundation dan dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia, Dr. Nurizal Ismail, meminta agar yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal dari produk tersebut, dan bukan dari negara mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-ngaitkan dengan negara-negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” ujarnya.

Dia mencontohkan seperti McDonald, KFC, Starbucks, yang sudah memenuhi syarat halal dan sudah ada sertifikasi halalnya. “Kita sebagai umat Muslim kan boleh membelinya karena sudah menjadi produk halal,” tukasnya.

Menurutnya, kemunculan gerakan boikot ini tidak hanya sekarang saja muncul. Tetapi sudah dari dulu, dan sekarang muncul lagi di saat terjadinya konflik antara Israel dan Palestina, dengan ajakan untuk memboikot produk-produk sekutu Israel.

Baca Juga: Alex Runggeary: Kopi Paling Enak se Dunia

Satu sisi, katanya, gerakan boikot ini sebagai emosional gerakan kemanusiaan untuk solidaritas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap warga muslim di Palestina. Tapi di sisi lain, itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri.

“Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya, ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Dia mengatakan yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah sendiri. Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu “taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian”.

“Tapi kan ini surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” cetusnya.

Baca Juga: Dr H Abustan: Civil Society Pemilu 2024 yang Lebih Berkualitas

Dia menduga jangan-jangan isu ajakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan sekutu Israel di media sosial itu hanya hoaks, yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang sengaja untuk menjatuhkan perusahaan lain.

Menurutnya, itu bisa saja terjadi. “Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ lah yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain,” ungkapnya.

Lanjutnya, selain gerakan boikot itu sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk isu Palestina dengan Israel ini tanpa merugikan masyarakat itu sendiri.

“Bisa jadi dengan gerakan divestasi misalnya, kita menarik investasi dari yang benar-benar perusahaan, yang memang mendukung gerakan Israel untuk mensupport pembelian senjata dan sebagainya. Itu kan benar-benar gerakan yang yang menyebabkan peperangan,” ucapnya.

Baca Juga: Korban Terdampak Pohon Tumbang di DKI Jakarta Bisa Dapat Santunan

“Jadi, kita perlu pintar-pintar untuk membaca kembali. Tidak hanya secara emosional kita muncul langsung boikot. Kita harus membaca kembali, merinci kembali secara jelas, sehingga tidak merugikan orang banyak,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus. Dia mengatakan aksi boikot itu justru akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia sendiri.

“Boikot itu hanya akan merugikan ekonomi kita, dan membuat tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang produk-produknya diboikot banyak yang menganggur,” katanya.

Menurutnya, tidak dipungkiri pasti banyak masyarakat Indonesia yang mungkin bekerja di restoran franchise yang aslinya merek dari Amerika atau beberapa brand produk yang merek Amerika Serikat atau bahkan negara-negara sekutu Israel.

Baca Juga: Terlibat Kasus Dugaan Pemerasan, Rumah Ketua KPK Firli Bahuri Dikabarkan Digeledah Polda Metro Jaya!

“Dan kalau perusahaan-perusahaan itu diboikot, itu artinya akan banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi itu, juga harus menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang mau melakukan boikot,” tukasnya.

Dia mengatakan ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memprotes aksi kekerasan Israel terhadap warga Palestina selain aksi boikot yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat sendiri dan ekonomi.

Misalnya dengan menyerukan agar Israel segera menghentikan aksi militernya ke Palestina.

“Karena, restoran-restoran atau perusahaan yang mereknya dari Amerika atau negara yang disebut sekutu Israel itu, bahan bakunya kan tidak langsung dikirim dari sana tapi dari sini juga. Artinya, industrinya itu kan sudah dilokalisasi semua. Kayak ayam goreng Kentucky atau McD, itu ayamnya luar tapi dalam negeri kita. Jadi, kalau diboikot, itu sama saja dengan merugikan masyarakat kita sendiri,” katanya. ***