Kontrak Influencer RANS Rp14,6 Miliar: Transparansi Pengadaan Disorot

GoNews.co

GoNews.co

Wellness

ORBITINDONESIA.COM – Kontrak influencer RANS senilai Rp14,6 miliar dari dua kementerian memantik debat tentang transparansi pengadaan dan etika komunikasi publik. RANS menyebut semua kerja sama lewat e-katalog Inaproc, sementara ICW menilai publik berhak menguji kewajaran anggaran dan potensi konflik kepentingan.

PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menelusuri pengadaan jasa pemengaruh di portal LKPP. Temuan itu menyebut total kontrak Rp14,6 miliar pada rentang 2024 hingga 2026 dari Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

RANS menyampaikan terima kasih atas pengawasan publik dan menyatakan klarifikasi ini untuk memberi gambaran utuh. Manajemen menegaskan penunjukan dilakukan terbuka dan akuntabel, memenuhi syarat administratif, teknis, dan komersial melalui Inaproc atau e-katalog.

Di sisi lain, sorotan publik menguat karena Raffi Ahmad adalah pemegang saham mayoritas RANS yang kemudian menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. RANS menyatakan kemitraan komersial disepakati jauh sebelum pelantikan itu.

Rincian nilai kontrak yang muncul adalah Rp3,9 miliar untuk satu kampanye di Kementerian Kebudayaan dan Rp10,7 miliar untuk tiga kampanye di KKP. RANS menekankan biaya bukan hanya unggahan, melainkan produksi konten, logistik, perjalanan, dan kehadiran tokoh di berbagai daerah.

Bersama entitas The Dudas-1, RANS memproduksi konten edukasi sektor kelautan dan perikanan. Lingkupnya mencakup publikasi budidaya ikan nila di Karawang hingga pengembangan fasilitas kampung nelayan di Rote Ndao dan Natuna.

RANS menyebut kampanye dari dua kementerian telah menembus 52,6 juta penayangan di berbagai platform digital. Angka jangkauan ini sering dipakai sebagai pembenaran efektivitas, namun tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang dampak kebijakan dan perubahan perilaku publik.

ICW sebelumnya mengutip data pengadaan dari LKPP yang memuat format penayangan video YouTube, Instagram Story, konten TikTok, serta pelibatan tokoh dalam kampanye pemerintah. Dalam praktik komunikasi publik modern, daftar kanal itu wajar, tetapi kewajaran harga per keluaran dan indikator keberhasilannya tetap harus bisa diuji.

Di titik ini, isu kuncinya bukan semata “influencer dibayar mahal,” melainkan standar pengukuran manfaat uang negara. Tanpa metrik yang terbuka, publik hanya diberi dua pilihan: percaya pada angka views atau curiga pada angka kontrak.

Klaim “sudah lewat e-katalog” memang menjawab sisi prosedural, tetapi belum tentu menjawab sisi substantif. Proses yang sah tetap bisa menyisakan ruang pertanyaan tentang pembanding harga, kebutuhan program, dan siapa saja kandidat penyedia yang benar-benar dipertimbangkan.

Posisi Raffi Ahmad sebagai figur publik sekaligus pejabat negara memperbesar kebutuhan pagar etika, meski kontrak disebut terjadi sebelum pelantikan. Dalam komunikasi pemerintahan, persepsi publik adalah bagian dari akuntabilitas, dan persepsi mudah runtuh bila detail kontrak tidak dijelaskan secara proporsional.

RANS menyebut The Dudas-1 telah merilis puluhan konten mandiri sebelum penunjukan resmi dari KKP. Pernyataan ini dapat dibaca sebagai bukti kompetensi, tetapi juga menuntut penjelasan: apakah kedekatan ekosistem kreator dengan isu kementerian memengaruhi peluang penunjukan dibanding penyedia lain.

Di era ketika negara bersaing memperebutkan atensi warga, influencer bisa menjadi jembatan yang efektif. Namun ketika uang publik dipakai untuk membeli atensi, negara wajib menunjukkan bahwa atensi itu berubah menjadi pengetahuan, kepatuhan, atau partisipasi, bukan sekadar impresi.

Kontroversi kontrak influencer RANS Rp14,6 miliar pada akhirnya menempatkan dua hal dalam satu panggung: kebutuhan pemerintah berkomunikasi dan hak publik mengaudit belanja. RANS sudah memberi penjelasan prosedural, tetapi ruang pertanyaan tentang kewajaran, pembanding biaya, dan ukuran dampak masih menganga.

Jika pemerintah ingin kampanye digital dipercaya, maka standar evaluasi harus seterang laporan keuangan, bukan sekadar statistik penayangan. Pada titik itu, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu perusahaan atau satu tokoh, melainkan kepercayaan warga bahwa uang negara benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.

(Orbit dari berbagai sumber, 12 November 2026)