Karhutla dan Kabut Asap: Anwar Telepon Prabowo, ASEAN Diuji

detikNews

detikNews

Nasional

ORBITINDONESIA.COM – Karhutla dan kabut asap kembali menyeberang batas, hingga PM Malaysia Anwar Ibrahim menelepon Presiden Prabowo Subianto. Menlu RI Arrmanatha Nasir menyebut Indonesia mengerahkan 60 ribu personel dan 48 helikopter-pesawat untuk water bombing serta modifikasi cuaca.

Telepon Anwar ke Prabowo pada 8 Oktober 2026 menegaskan kabut asap bukan sekadar isu domestik, melainkan krisis lintas negara. Malaysia bahkan meliburkan sekolah di ibu kota ketika kualitas udara memburuk, menandai dampak langsung pada kesehatan publik.

Di Jakarta, Menlu Tata merespons dengan menghubungi Menlu Malaysia dan memaparkan langkah penanganan karhutla. Ia juga mengakui “udara tidak berada di pihak kita”, karena arah angin membuat sebaran asap sulit dikendalikan.

Di sisi Malaysia, Anwar menyebut operasi penyemaian awan dilakukan hampir setiap hari oleh RMAF dan instansi terkait. Ia juga menginstruksikan Menlu Mohamad Hasan dan Menteri lingkungan Arthur Joseph Kurup untuk menguatkan koordinasi, termasuk meminta Sekretariat ASEAN menyiapkan pertemuan menteri terkait.

Angka “60 ribu personel” dan “48 helikopter serta pesawat” terdengar besar, tetapi publik berhak bertanya soal efektivitas dan target operasionalnya. Berapa hotspot yang berhasil ditekan, berapa hektare yang terselamatkan, dan berapa hari tren PM2.5 bisa turun secara konsisten.

Kabut asap selalu bergerak lebih cepat daripada diplomasi, karena ia mengikuti angin, bukan nota kesepahaman. Ketika Tata berharap hujan segera datang, itu jujur sekaligus problematis, karena menempatkan penyelesaian pada faktor alam, bukan pencegahan struktural.

Di level regional, rencana ASEAN mengoordinasikan pertemuan menteri dapat menjadi ujian relevansi mekanisme kerja sama. Namun pertemuan saja tidak cukup jika tidak disertai protokol data bersama, peringatan dini lintas negara, dan standar transparansi penegakan hukum.

Dalam krisis kabut asap, narasi “kita sudah kerahkan sumber daya” sering menang di konferensi pers, tetapi kalah di ruang napas warga. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan jumlah helikopter, melainkan turunnya paparan polutan dan berkurangnya hari sekolah diliburkan.

Malaysia menyatakan siap memberi kerja sama apa pun selama beberapa minggu terakhir, yang mengindikasikan tekanan politik domestik di sana meningkat. Ketika kesehatan masyarakat terancam, isu ini mudah berubah menjadi tuntutan tindakan cepat, bahkan jika jalur formal antarnegara berjalan lambat.

Telepon Anwar kepada Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal dua hal sekaligus, yaitu urgensi kesehatan dan diplomasi yang lebih personal. Di kawasan yang sering berhati-hati, jalur langsung antarpemimpin kadang lebih efektif daripada pertukaran surat resmi.

Namun, diplomasi personal tidak boleh menjadi substitusi reformasi tata kelola lahan dan penegakan hukum. Selama pembakaran lahan tetap menjadi jalan pintas yang murah, operasi pemadaman hanya akan menjadi siklus tahunan yang mahal dan melelahkan.

Pernyataan Tata bahwa sebaran udara tidak bisa dikendalikan seharusnya mendorong perubahan fokus dari reaktif ke preventif. Pencegahan berarti audit konsesi, pemantauan berbasis satelit yang terbuka, dan sanksi yang benar-benar memutus insentif pembakaran.

Di titik ini, ASEAN diuji untuk melampaui retorika “kerja sama” menjadi mekanisme yang bisa ditagih hasilnya. Jika pertemuan menteri hanya berujung komunike, maka yang menang tetap asap, bukan negara-negara yang menandatangani.

Karhutla dan kabut asap menunjukkan bahwa batas negara tidak berarti bagi partikel polusi, tetapi sangat berarti bagi koordinasi kebijakan. Indonesia dan Malaysia kini berada pada momen yang sama, yaitu memilih antara respons darurat berulang atau pencegahan yang lebih keras dan mahal di awal.

Ketika hujan diharapkan menjadi penyelamat, publik patut mengingat bahwa cuaca hanya menutup gejala, bukan sumber masalah. Pertanyaannya sederhana, apakah kawasan ini akan terus menunggu angin berubah, atau berani mengubah cara lahan dikelola dan hukum ditegakkan.

(Orbit dari berbagai sumber, 14 Oktober 2026)