Hoaks Dana Makan Bergizi Gratis ke Presiden Dibantah BGN
ORBITINDONESIA.COM – Hoaks soal dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut “dibagi ke Presiden” kembali memanaskan ruang digital. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan narasi viral yang mencatut namanya itu palsu dan tidak pernah ia ucapkan.
Di tengah sorotan publik pada program Makan Bergizi Gratis, setiap potongan informasi mudah berubah jadi amunisi politik. Celah itu dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab yang mencatut nama pejabat untuk membangun cerita provokatif.
Nanik menyebut pesan beredar di media sosial dan aplikasi percakapan sebagai disinformasi yang menyesatkan. Ia mengingatkan dampaknya bukan sekadar salah paham, tetapi bisa memicu kegaduhan dan erosi kepercayaan pada layanan publik.
Bantahan Nanik menunjukkan pola klasik hoaks kebijakan: memakai nama pejabat, menyodorkan klaim “bagi-bagi dana”, lalu memancing kemarahan massa. Pola ini efektif karena publik cenderung bereaksi cepat pada isu anggaran, apalagi saat program menyasar kebutuhan dasar seperti makanan.
Nanik menyatakan, “Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar,” dan menegaskan ia tak pernah menyampaikan pernyataan seperti dalam pesan viral. Ia juga menekankan pernyataan resmi lembaga hanya keluar lewat kanal resmi seperti keterangan pers, situs, atau akun terverifikasi.
Dalam ekosistem informasi yang serba cepat, klarifikasi sering kalah viral dibanding tuduhan. Karena itu, rujukan pada kanal resmi menjadi filter pertama, bukan langkah terakhir setelah terlanjur membagikan.
Kasus ini juga muncul di tengah deretan pemberitaan lain yang mengaitkan MBG dengan isu vendor dan dugaan akal-akalan pengadaan. Campuran antara masalah riil dan klaim palsu membuat publik makin sulit membedakan kritik berbasis data dengan fitnah berbasis sensasi.
Secara komunikasi krisis, BGN memilih strategi defensif yang tepat: menyangkal, menjelaskan kanal resmi, lalu mengimbau verifikasi. Namun strategi ini tetap membutuhkan konsistensi, karena satu hoaks yang dibiarkan berhari-hari bisa berubah menjadi “kebenaran sosial” di grup percakapan.
Hoaks MBG bukan sekadar kebohongan, melainkan ujian literasi publik dan ketahanan institusi. Ketika nama pejabat dicatut, yang diserang bukan orangnya saja, tetapi legitimasi program yang menyentuh jutaan penerima.
Publik berhak kritis pada anggaran dan pelaksanaan MBG, tetapi kritik harus bertumpu pada dokumen dan fakta. Jika ruang digital dipenuhi narasi palsu, pengawasan justru melemah karena energi habis untuk meluruskan hal yang tak pernah terjadi.
Di sisi lain, lembaga negara perlu mengakui bahwa “percaya” tidak lagi otomatis hadir karena jabatan. Kepercayaan kini dibangun lewat transparansi rutin, data yang mudah diakses, dan respons cepat saat informasi liar mulai menyebar.
Klarifikasi Nanik S Deyang menutup satu pintu hoaks, tetapi tidak menutup pabriknya. Masyarakat diminta memeriksa sumber, menahan jempol, dan memastikan klaim sensasional punya jejak resmi sebelum dibagikan.
MBG akan dinilai dari mutu pelaksanaan, bukan dari pesan berantai yang tak jelas asal-usulnya. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi warga digital yang mengawasi dengan data, atau kerumunan yang diarahkan oleh rumor?
(Orbit dari berbagai sumber, 17 Juni 2026)
