Karhutla TN Tanjung Puting: Relawan Mundur, Water Bombing Tersendat
ORBITINDONESIA.COM – Karhutla TN Tanjung Puting kembali menebal, lalu relawan memilih mundur karena merasa dukungan pemadaman tidak maksimal. Kemenhut menjawab dengan klaim bahwa pemadaman terus diintensifkan, termasuk opsi water bombing yang terkendala kabut asap.
Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah bukan sekadar kawasan hijau, karena ia adalah habitat kunci orang utan dan benteng terakhir ekosistem gambut. Saat gambut terbakar, api tidak hanya menjalar di permukaan, tetapi juga merayap di bawah tanah dan sulit dipadamkan.
Keputusan mundur relawan Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia menjadi alarm sosial yang keras. Mereka menyatakan sudah mengerahkan kemampuan, namun merasa tidak ditopang secara maksimal di lapangan.
Kemenhut melalui Ristianto Pribadi menyebut medan luas, akses sulit, dan karakter gambut sebagai faktor berat yang dihadapi tim. Pernyataan ini sekaligus mengakui bahwa karhutla di kawasan konservasi bukan operasi singkat, melainkan kerja panjang yang menguras sumber daya.
Kemenhut menyatakan telah mengajukan pemadaman udara sejak 9 September 2026, dan water bombing sempat berjalan pada 20–22 September 2026. Namun api disebut belum sepenuhnya terkendali, sehingga permohonan operasi kembali diajukan pada 2 Oktober 2026 dan disusul surat 9 Oktober 2026 untuk perluasan sasaran.
Di titik ini, masalah utama bukan sekadar ada atau tidaknya helikopter, melainkan kesinambungan operasi. Dalam kebakaran gambut, jeda beberapa hari saja dapat membuat bara kembali membesar, karena lapisan bawah tetap menyimpan panas.
Kabut asap disebut menjadi kendala karena jarak pandang terbatas dan berisiko bagi keselamatan penerbangan. Argumentasi ini masuk akal secara teknis, tetapi juga memperlihatkan paradoks: asap adalah dampak kebakaran, namun asap pula yang menghambat pemadaman udara.
Kemenhut menyebut sudah mengerahkan personel BKO dari unit KSDAE, menambah dukungan anggaran, serta mengadakan sarana prasarana pemadaman. Pernyataan ini terdengar komprehensif, tetapi publik jarang melihat rincian yang terukur, seperti jumlah personel, jam terbang water bombing, atau luasan yang berhasil ditahan per hari.
Di lapangan, narasi relawan tentang “dukungan tidak maksimal” biasanya beririsan dengan hal praktis. Logistik, peta titik api yang terlambat, alat pemadam yang tidak standar, serta koordinasi lintas instansi yang tidak satu komando sering menjadi sumber frustrasi.
Kemenhut menegaskan pemadaman dilakukan bersama instansi pemerintah, TNI/Polri, pemda, masyarakat, swasta, LSM, hingga pelaku wisata. Kolaborasi ini penting, tetapi tanpa pembagian peran yang jelas, kerja bersama bisa berubah menjadi kerja tumpang tindih dan saling menunggu.
Karhutla Tanjung Puting juga menempatkan konservasi dalam posisi rentan. Ketika api mendekati kantong-kantong habitat, prioritas tidak lagi hanya memadamkan, tetapi juga menyelamatkan satwa, menjaga koridor gerak, dan mencegah stres berkepanjangan pada populasi orang utan.
Isu kabut asap menembus batas lokal, karena dampaknya bisa memicu gangguan kesehatan dan tekanan diplomatik kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kabut asap lintas negara berulang menjadi pengingat bahwa karhutla bukan sekadar bencana alam, melainkan krisis tata kelola lahan.
Mundurnya relawan seharusnya dibaca sebagai indikator kegagalan sistem dukungan, bukan sekadar emosi sesaat. Relawan adalah “sensor” paling jujur, karena mereka merasakan langsung apakah koordinasi berjalan atau hanya tertulis di rapat.
Water bombing sering dipersepsikan sebagai solusi utama, padahal ia hanya efektif bila diikuti strategi darat yang disiplin. Tanpa sekat bakar, pembasahan gambut, dan patroli pascakebakaran, water bombing berisiko menjadi tontonan mahal yang tidak menuntaskan bara.
Pernyataan Kemenhut tentang keselamatan penerbangan patut dihormati, tetapi harus diimbangi transparansi keputusan. Publik berhak tahu kapan operasi dihentikan, kapan dilanjutkan, dan indikator apa yang dipakai untuk menilai “kondisi operasional memungkinkan”.
Krisis ini juga memunculkan pertanyaan tentang kesiapsiagaan sebelum musim kering. Jika permohonan water bombing baru efektif beberapa minggu setelah diajukan, maka problemnya bukan hanya cuaca, tetapi juga rantai komando, perizinan, dan kesiapan armada.
Yang paling genting adalah ekosistem gambut yang rusak akan sulit pulih, sementara emisi karbonnya tinggi dan dampak ekologinya panjang. Dalam konteks itu, karhutla di Tanjung Puting bukan sekadar berita harian, melainkan ujian serius bagi janji perlindungan kawasan konservasi.
Karhutla TN Tanjung Puting memperlihatkan bahwa pemadaman tidak cukup dengan keberanian, karena ia membutuhkan sistem yang rapi, cepat, dan terukur. Mundurnya relawan adalah sinyal bahwa di suatu titik, semangat bisa kalah oleh ketidakpastian dukungan.
Kemenhut menyatakan terus memperkuat penanganan dengan prioritas keselamatan personel dan perlindungan habitat orang utan. Namun publik juga menunggu pembuktian yang bisa dihitung, bukan hanya diyakini.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya kapan api padam, tetapi apa yang kita pelajari agar api tidak kembali. Jika kawasan konservasi saja rapuh, lalu di mana lagi kita meletakkan harapan untuk hutan yang tersisa. (Orbit dari berbagai sumber, 16 Oktober 2026)
