Membaca Arah Nasionalisme Ekonomi Indonesia dari Buku Eve Warburton
Eve Warburton. Resource Nationalism in Indonesia: Booms, Big Business, and the State. Penerbit: Cornell University Press, 2023. Tebal: 312 halaman (edisi cetak)
ORBITINDONESIA.COM - Di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya perebutan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dunia, Indonesia tiba-tiba menjadi salah satu negara yang paling sering diperbincangkan dalam forum ekonomi internasional.
Penyebabnya bukan hanya karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, tetapi juga karena keberaniannya mengambil kebijakan yang tidak lazim: melarang ekspor bijih mineral mentah, memaksa pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pasar global.
Bagi sebagian negara Barat, kebijakan itu dianggap sebagai bentuk proteksionisme. Namun bagi pemerintah Indonesia, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk keluar dari jebakan sebagai pengekspor bahan mentah dan mulai naik kelas menjadi negara industri.
Pertanyaannya, mengapa Indonesia memilih jalan itu? Apakah semata-mata karena nasionalisme ekonomi? Ataukah terdapat dinamika politik dan kepentingan yang jauh lebih rumit?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam buku Resource Nationalism in Indonesia: Booms, Big Business, and the State, karya ilmuwan politik Eve Warburton. Diterbitkan oleh Cornell University Press pada 2023, buku ini menjadi salah satu karya akademik paling penting dalam beberapa tahun terakhir yang menjelaskan transformasi kebijakan ekonomi Indonesia setelah era Reformasi.
Namun, buku ini sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang pertambangan atau nikel. Lebih dari itu, Warburton sedang menjelaskan bagaimana sebuah negara berkembang berusaha merebut kembali kendali atas kekayaan alamnya di tengah tekanan globalisasi, investasi asing, dan kepentingan oligarki domestik.
Nasionalisme yang Lahir dari Pengalaman Sejarah
Warburton mengajak pembaca memahami bahwa nasionalisme sumber daya alam di Indonesia bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul pada masa Presiden Joko Widodo. Akar sejarahnya jauh lebih panjang.
Sejak masa Presiden Soekarno, gagasan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara telah menjadi bagian dari identitas politik Indonesia. Prinsip tersebut bahkan tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Namun kenyataan tidak selalu sejalan dengan cita-cita konstitusi.
Pada era Orde Baru, Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Kebijakan tersebut memang berhasil menarik modal dan meningkatkan produksi, tetapi juga menimbulkan kritik karena nilai tambah terbesar justru dinikmati perusahaan multinasional.
Memasuki era Reformasi, tuntutan agar negara memperoleh bagian yang lebih besar dari kekayaan alam semakin menguat.
Di sinilah Warburton mulai membangun argumennya.
Ketika Harga Komoditas Mengubah Politik
Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah menjelaskan hubungan antara kenaikan harga komoditas dunia dengan perubahan arah kebijakan politik Indonesia.
Boom harga batu bara, minyak sawit, tembaga, dan nikel pada dekade 2000-an menciptakan peluang ekonomi luar biasa. Namun, pemerintah juga mulai menyadari bahwa Indonesia terlalu lama hanya menjual bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
Warburton menunjukkan bahwa lonjakan harga komoditas tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mengubah cara berpikir para pengambil kebijakan.
Muncullah gagasan bahwa Indonesia harus berhenti menjadi "pengekspor tanah" dan mulai membangun industri pengolahan sendiri.
Dari sinilah lahir berbagai kebijakan strategis seperti kewajiban pembangunan smelter, pembatasan ekspor mineral mentah, renegosiasi kontrak perusahaan tambang asing, hingga penguatan peran BUMN.
Negara dan Oligarki: Hubungan yang Tidak Hitam Putih
Banyak orang memandang nasionalisme ekonomi sebagai pertarungan antara negara melawan perusahaan besar. Warburton justru menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih rumit.
Negara memang memperkuat kontrol terhadap sumber daya alam, tetapi dalam prosesnya muncul hubungan baru antara pemerintah, elite politik, dan kelompok bisnis nasional.
Dengan kata lain, nasionalisme sumber daya bukan sekadar mengurangi pengaruh asing, tetapi juga membentuk konfigurasi baru kekuatan ekonomi domestik.
Di sinilah buku ini terasa sangat menarik.
Warburton tidak terjebak dalam narasi bahwa negara selalu menjadi "pahlawan", atau sebaliknya bahwa dunia usaha selalu menjadi "penjahat". Ia memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi selalu merupakan hasil negosiasi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.
Pendekatan semacam ini membuat bukunya jauh lebih kaya dibanding sekadar analisis ekonomi konvensional.
Membaca Hilirisasi dengan Perspektif Baru
Bagi pembaca Indonesia saat ini, bagian yang paling relevan tentu berkaitan dengan hilirisasi.
Selama beberapa tahun terakhir, kata "hilirisasi" hampir menjadi mantra pembangunan nasional. Pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya mengekspor bahan mentah.
Warburton menjelaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik peleburan. Ia merupakan strategi untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Negara ingin memperoleh nilai tambah yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, membangun industri manufaktur, dan meningkatkan kemampuan teknologi nasional.
Dalam konteks ini, larangan ekspor bijih nikel bukan hanya kebijakan perdagangan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi jangka panjang.
Menariknya, analisis Warburton terasa semakin relevan setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan bahkan memperluas program hilirisasi ke sektor-sektor lain seperti bauksit, tembaga, pertanian, hingga industri pertahanan.
Artinya, arah kebijakan yang dipetakan dalam buku ini tidak berhenti pada era Jokowi, melainkan menjadi fondasi bagi strategi ekonomi Indonesia pada dekade mendatang.
Nasionalisme di Tengah Persaingan Amerika dan Tiongkok
Meskipun fokus utama buku ini adalah politik domestik Indonesia, pembaca tidak sulit melihat implikasi geopolitiknya.
Saat dunia memasuki era persaingan teknologi, kendaraan listrik, dan transisi energi, mineral strategis berubah menjadi komoditas geopolitik. Nikel Indonesia kini menjadi rebutan berbagai kekuatan besar.
Tiongkok telah berinvestasi besar dalam industri pengolahan nikel. Amerika Serikat dan Uni Eropa pun berusaha memperkuat kemitraan dengan Indonesia agar tidak sepenuhnya bergantung pada rantai pasok yang didominasi Beijing.
Dalam situasi seperti ini, nasionalisme sumber daya bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi, melainkan instrumen diplomasi dan strategi nasional.
Indonesia memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding dua dekade lalu.
Warburton tidak secara eksplisit membahas rivalitas Amerika-Tiongkok yang berkembang pesat setelah bukunya terbit, tetapi kerangka analisis yang ia bangun membantu pembaca memahami mengapa Indonesia kini mampu memainkan peran yang semakin penting dalam geopolitik global.
Sebagai karya akademik, buku ini memang tidak ringan. Pembaca akan menemukan banyak data, teori ilmu politik, dan analisis ekonomi yang cukup mendalam. Namun justru di situlah kekuatannya.
Warburton tidak menawarkan slogan atau propaganda. Ia menyajikan analisis yang berbasis riset lapangan, wawancara, dan telaah kebijakan selama bertahun-tahun.
Buku ini juga relatif seimbang. Ia tidak menganggap nasionalisme sumber daya sebagai obat mujarab bagi seluruh persoalan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, transparansi, serta kemampuan negara menghindari praktik rente dan oligarki.
Penutup
“Resource Nationalism in Indonesia: Booms, Big Business, and the State” bukan sekadar buku tentang pertambangan. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara berkembang berusaha mendefinisikan ulang hubungan antara negara, pasar, dan kepentingan nasional.
Di tengah perubahan besar dalam peta ekonomi dunia, buku ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia memilih jalan yang berbeda dari banyak negara berkembang lainnya.
Nasionalisme sumber daya, sebagaimana ditunjukkan Eve Warburton, bukan hanya persoalan menguasai tambang atau melarang ekspor bahan mentah. Ia adalah strategi untuk membangun kedaulatan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik abad ke-21.
Bagi pembuat kebijakan, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, maupun jurnalis yang ingin memahami arah pembangunan Indonesia di era Jokowi hingga Prabowo, buku ini merupakan bacaan yang sangat layak dijadikan rujukan. Tidak berlebihan jika karya Eve Warburton disebut sebagai salah satu buku paling penting tentang ekonomi politik Indonesia yang terbit dalam dekade ini.
*Satrio Arismunandar, Dewan Pakar SCSC (South China Sea Council). WA/Kontak: 081286299061. ***
