Sekolah Rakyat UI Tak Sentuh Hutan Kota, Ini Faktanya

detikNews

detikNews

Nasional

ORBITINDONESIA.COM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat UI memantik keresahan publik karena dikaitkan dengan Hutan Kota UI. Universitas Indonesia menegaskan lahan yang diusulkan berada di sisi kampus Jakarta, bukan di dalam kawasan hutan kota.

Isu ini menguat setelah pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota pada Senin (16/11) membahas Sekolah Rakyat. Di ruang publik, kata kunci “Sekolah Rakyat UI” cepat bertemu dengan kekhawatiran lama soal alih fungsi ruang hijau.

Pada Selasa (17/11), UI merilis pernyataan resmi untuk meluruskan narasi yang berkembang. Direktur Humas UI, Erwin Agustian Panigoro, menyebut lokasi usulan ada di kawasan kampus sisi Jakarta dan Hutan Kota UI tetap dipreservasi.

Klarifikasi ini penting karena perdebatan lingkungan sering dimulai dari ketidakjelasan batas dan definisi lahan. Publik ingin tahu: apakah ini pembangunan di area terbangun, atau justru membuka pintu baru bagi penggerusan ruang hijau kampus.

Secara substansi, pernyataan UI menempatkan dua prinsip yang harus diuji: kesesuaian peruntukan lahan dan komitmen pelestarian. UI menyatakan pemanfaatan lahan akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian, yang berarti ada proses administrasi dan teknis sebelum keputusan final.

Namun, kalimat “berada di kawasan kampus sisi Jakarta” masih menyisakan ruang tafsir bagi publik. Tanpa peta batas, luasan, dan status tata ruang yang dipublikasikan, perbedaan antara “dekat hutan kota” dan “bagian dari ekosistem hutan kota” mudah diperdebatkan.

Dalam praktik pengelolaan ruang hijau, dampak tidak selalu datang dari penebangan langsung. Pembangunan di tepi kawasan hijau dapat menambah tekanan berupa lalu lintas, kebisingan, perubahan drainase, serta fragmentasi habitat, meski secara administrasi tidak menyentuh area konservasi.

Di sisi lain, Sekolah Rakyat sebagai program sosial membawa argumen moral yang kuat. Ketika pendidikan untuk kelompok rentan diposisikan sebagai prioritas, kampus dan pemerintah sering terdorong mempercepat eksekusi, sementara proses konsultasi publik tertinggal.

Karena itu, frasa “tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya” perlu diterjemahkan menjadi indikator yang terukur. Publik berhak melihat dokumen penilaian, rencana tapak, analisis dampak, dan mekanisme pengawasan, bukan hanya jaminan normatif.

Momentum ini juga menunjukkan bagaimana reputasi institusi dipertaruhkan di era keterbukaan informasi. Sekali isu “Hutan Kota UI terancam” terlanjur viral, klarifikasi tanpa data visual dan rujukan dokumen mudah dianggap defensif.

Langkah paling efektif adalah transparansi proaktif sejak awal. UI dapat merilis peta lokasi, status lahan, dan ringkasan kajian, agar perdebatan bergeser dari prasangka ke verifikasi.

Klarifikasi UI patut dicatat sebagai komitmen awal, tetapi belum cukup untuk menutup pertanyaan publik. Dalam isu lingkungan, yang diuji bukan hanya niat baik, melainkan jejak keputusan yang bisa diaudit.

Pembangunan Sekolah Rakyat UI seharusnya menjadi contoh tata kelola kampus yang modern. Jika UI benar tidak memakai Hutan Kota UI, maka pembuktian paling kuat adalah membuka data dan mengundang pengawasan independen.

Ada pelajaran yang lebih besar dari sekadar lokasi proyek. Ketika ruang hijau menjadi simbol kepercayaan publik, setiap proyek baru wajib diperlakukan sebagai kontrak sosial, bukan sekadar rencana fisik.

UI juga perlu memastikan bahwa narasi “tidak di hutan kota” tidak berubah menjadi pembenaran untuk menekan area penyangga. Perlindungan ekosistem harus dipahami sebagai satu kesatuan lanskap, bukan potongan bidang tanah di atas peta.

Pemerintah daerah dan kementerian pun punya tanggung jawab yang sama. Program sosial yang baik akan lebih kuat jika ditempatkan pada proses yang bersih, partisipatif, dan menghormati daya dukung lingkungan.

Pernyataan UI bahwa Sekolah Rakyat UI tidak dibangun di Hutan Kota UI meredakan satu kekhawatiran, tetapi membuka kebutuhan baru: transparansi yang bisa diverifikasi. Publik tidak sedang menolak pendidikan, melainkan menuntut pembangunan yang tidak mengorbankan ruang hidup.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana dan menentukan: bisakah kampus besar membuktikan bahwa proyek sosial dan konservasi berjalan berdampingan tanpa saling mengalahkan. Jawaban itu akan terlihat bukan dari slogan, melainkan dari peta, dokumen, dan konsistensi tindakan. (Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)