Darius Leka: Ketika Mobil Hitam Meninggalkan Istana
Ujian Kontitusionalitas Kepemimpinan Muda dan Desakan Evaluasi Kepemimpinan Prabowo
Oleh Darius Leka
ORBITINDONESIA.COM — Spekulasi perpolitikan nasional kembali menghangat saat sebuah Toyota Innova hitam melaju perlahan keluar dari pintu gerbang Istana Merdeka.
Di dalam kendaraan yang sederhana itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan meninggalkan kompleks kepresidenan di tengah derasnya tekanan spekulatif dan desakan politik dari kelompok-kelompok tertentu yang menyuarakan pengunduran dirinya dari kursi Wapres RI.
Peristiwa kepindahan atau penggunaan kendaraan nondinas tersebut memperlihatkan dinamika politik yang tajam di balik tabir kekuasaan.
Hal ini memicu pertanyaan hukum dan tata kelola pemerintahan: Mengapa Presiden Prabowo Subianto beserta pimpinan partai politik koalisi pendukung—yang pada tahun 2023 secara eksplisit mengusung dan meminang figur muda ini—tampak membiarkan bola liar desakan politik ini bergulir tanpa ada tindakan tegas untuk meredam stabilitas politik?
Sebagai seorang advokat dan praktisi hukum, saya memandang narasi politik yang berkembang serta pembiaran atas dinamika ini bukan sekadar manuver opini publik biasa. Ini adalah gejala tergerusnya prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan asas kesetiaan konstitusional (constitutional loyalty).
Jika dibiarkan berlarut, peristiwa ini akan mencatatkan preseden buruk (bad precedent) bagi perjalanan demokrasi, hukum tata negara, serta masa depan kepemimpinan generasi muda di Indonesia.
Secara hukum tata negara, pemberhentian atau pengunduran diri seorang Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya atas dasar tekanan politis atau opini kelompok elit semata. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum diatur kuat dan mengikat dalam hukum positif:
1. Prinsip Dwifungsi Paket Pasangan Calon (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945).
Presidential threshold dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Legitimasi Wapres setara secara demokratis karena memperoleh mandat langsung (direct mandate) dari pemilih.
2. Mekanisme Impeachment yang Ketat (Pasal 7A dan 7B UUD 1945).
Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila terbukti:
1). Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya;
2). Melakukan perbuatan tercela; atau
3). Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Verifikasi Hukum Melalui Mahkamah Konstitusi.
Setiap tuduhan hukum wajib diuji terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pembuktian secara materiel. Desakan mundur tanpa pembuktian pelanggaran hukum yang sah (due process of law) merupakan tindakan yang mencederai konstitusi dan dapat dikategorikan sebagai bentuk extra-constitutional pressure yang membahayakan stabilitas sistem presidensial.
Pengusungan Gibran Rakabuming Raka pada akhir tahun 2023 oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Prabowo Subianto pada dasarnya membawa simbolisasi besar: Indonesia membutuhkan dan siap memberikan ruang bagi Pemimpin Muda. Keputusan politik tersebut memberikan harapan bahwa demografi kaum muda Indonesia dapat terwakili hingga tingkat tertinggi kekuasaan eksekutif.
Namun, ketika desakan mundur bermunculan dari kelompok tertentu tanpa alasan hukum yang objektif (legitimate legal ground), dan gabungan partai politik pengusung memilih untuk pasif, muncul dualisme moralitas politik. Pembiaran ini menciptakan preseden berbahaya:
1. Inkonsistensi Komitmen Koalisi. Legitimasi kepemimpinan muda menjadi sangat rapuh apabila hanya dijadikan komoditas elektoral saat Pemilu, lalu ditinggalkan ketika diterpa angin politik.
2. Preseden Keterancaman Institusi Wapres. Menggoyang kedudukan Wakil Presiden tanpa basis legal yang sah merusak sistem presidensial yang dianut Indonesia, menjadikannya mirip dengan sistem parlementer di mana pejabat publik bisa digoyahkan kapan saja oleh instabilitas koalisi.
Dinamika di Istana ini seharusnya menjadi alarm keras (early warning system) bagi Presiden Prabowo Subianto. Sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi mendalam dan konsolidasi serius terhadap kepemimpinannya.
Bangsa Indonesia saat ini menghadapi tumpukan persoalan mendasar yang membutuhkan kepemimpinan yang fokus, terarah, dan berani bertanggung jawab:
1. Sektor Ekonomi & Kesejahteraan: Daya beli masyarakat yang tertekan, ketimpangan ekonomi, serta tantangan lapangan kerja bagi angkatan kerja muda.
2. Sektor Program Strategis (MBG): Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan pengawasan ketat, transparansi anggaran, serta tata kelola logistik yang bebas korupsi.
3. Sektor Lingkungan Hidup: Bencana kabut asap tahunan dan krisis iklim yang menuntut ketegangan penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi pembalik lahan.
4. Sektor Pendidikan & Tata Kelola: Reformasi kualitas pendidikan nasional dan pembenahan birokrasi pemerintahan agar tanggap serta bersih dari nepotisme.
Jabatan Presiden bukan sekadar simbol kehormatan (honor) atau konsolidasi kekuasaan (power retention), melainkan amanah konstitusional untuk memastikan negara hadir (state presence) menjawab persoalan konkret rakyat sehari-hari. Konflik politik internal yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan menguras energi bangsa dan mengabaikan pelayanan publik.
Kode Etik dan integritas hukum mengajarkan bahwa supremasi hukum (supremacy of law) harus diletakkan di atas kalkulasi politik pragmatis. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam memegang kekuasaan tersebut, kepastian politik dan hukum adalah syarat mutlak untuk menciptakan roda pemerintahan yang efektif.
Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas:
1. Menegaskan Kembali Komitmen Konstitusional. Melindungi integritas kelembagaan Kepresidenan dan Wakil Kepresidenan dari tekanan-tekanan non-hukum.
2. Merajut Kembali Soliditas Koalisi. Menata tata kelola komunikasi politik agar koalisi pemerintah bekerja fokus pada pemenuhan janji-janji kampanye.
3. Fokus pada Masalah Substansial Rakyat. Mengalihkan seluruh energi pemerintahan dari isu politik elite menuju penyelesaian masalah ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas pembiaran ketidakpastian. Kepemimpinan muda harus dilindungi dan diberi ruang pembuktian sesuai koridor hukum yang berlaku, sementara kepemimpinan nasional wajib berdiri teguh menjalankan amanah rakyat.
Salam Keadilan,
*Darius Leka, S.H.,M.H., Advokat & Praktisi Hukum. **
