Amelia Fitriani: Cerita Mengenai Pembalut
Oleh Amelia Fitriani
ORBITINDONESIA.COM - Ada satu hal yang belakangan menarik perhatianku dari pemberitaan media massa pekan ini, yaitu aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 28 Oktober 2026 kemarin.
Dari sekian banyak hal yang terjadi hari itu, mulai dari mahasiswa yang berusaha mencapai lokasi aksi dengan menumpang angkot, sejumlah figur publik yang ikut turun ke jalan hingga sederet tuntutan massa, ada satu hal yang mengusik perasaanku, yaitu pembalut.
Pemantiknya adalah aksi yang dilakukan oleh seorang figur publik yang lekat dengan konten dewasa yang ikut turun ke jalan sambil membagi-bagikan pembalut. Di tengah berbagai simbol protes yang dibawa para demonstran, aksi pembagian pembalut yang dikaitkan dengan kritik terhadap pajak produk menstruasi justru mengingatkanku pada sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Aku jadi teringat beberapa cerita yang sempat kubaca di media sosial Threads beberapa hari sebelumnya. Saat itu, ada sebuah pertanyaan yang mengundang banyak orang berbagi pengalaman: seberapa miskin kamu dulu?
Menariknya, bagi sebagian perempuan, jawabannya ternyata bisa diukur dari pembalut.
Ada seorang pengguna yang bercerita bahwa karena begitu miskinnya keluarganya dulu, ketika baru mengalami menstruasi, ia hanya mendapat jatah satu pembalut untuk satu hari. Bayangkan, satu pembalut untuk melewati satu hari penuh, sementara pada hari-hari pertama menstruasi, darah bisa keluar cukup deras. Ada ketidaknyamanan yang harus ditanggung, ada kecemasan ketika pembalut mulai penuh, dan mungkin ada ketakutan jika darah menembus pakaian.
Pengguna lain bercerita bahwa karena tidak memiliki uang untuk membeli pembalut, dia pernah menggunakan kain bekas yang dilipat-lipat untuk menggantikan pembalut. Bahkan jika darah menembus kain dan mengenai pakaian, ia menambahkan kertas sebagai lapisan berikutnya agar noda tidak semakin menembus ke pakaian.
Aku membaca cerita-cerita itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, ada iba, tetapi juga ada kesadaran bahwa sesuatu yang selama ini kita anggap biasa ternyata pernah menjadi kemewahan bagi orang lain.
Aku sendiri punya cerita yang sedikit berbeda. Aku tidak tumbuh dalam kondisi yang bisa kusebut miskin. Namun, aku ingat betul ada satu masa ketika situasi ekonomi keluarga sempat sulit ketika aku mulai menstruasi pada masa SMP. Saat itu, aku mulai belajar memahami keadaan rumah. Aku tahu ada hal-hal yang perlu dihemat, ada pengeluaran yang harus ditekan, dan ada kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara berbeda.
Salah satu caraku membantu berhemat adalah menggunakan kain bekas sebagai pengganti pembalut. Tentu saja, ada usaha ekstra yang harus kulakukan, yaitu mencuci, membersihkan, lalu menyiapkannya kembali untuk digunakan.
Waktu itu, aku mungkin tidak memikirkan terlalu jauh tentang apa artinya pengalaman tersebut. Bagiku, itu salah satu cara untuk membantu menghemat pengeluaran keluarga. Aku hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan.
Namun, ketika membaca cerita perempuan-perempuan di Threads dan melihat kembali isu pembalut yang muncul dalam demonstrasi, aku mulai berpikir, mengapa sesuatu yang begitu mendasar dalam kehidupan perempuan bisa menjadi persoalan ekonomi yang sedemikian nyata?
Menstruasi adalah siklus biologis yang dialami banyak perempuan setiap bulan. Kita tidak bisa memilih kapan tubuh mulai menstruasi, berapa lama darah akan keluar, atau kapan kebutuhan untuk mengelolanya harus berhenti. Bagi banyak perempuan, kebutuhan ini datang secara berkala, bulan demi bulan, tanpa pernah menunggu kondisi keuangan membaik.
Meski begitu, kebutuhan untuk mengelola menstruasi secara layak ternyata tidak selalu sesederhana yang kita bayangkan. Ada pembalut yang harus dibeli, ada pengeluaran rutin yang perlu disiapkan, dan ada kondisi ekonomi keluarga yang terkadang membuat kebutuhan ini harus bersaing dengan kebutuhan lainnya.
Setiap kali seseorang membeli pembalut di minimarket atau warung, ada pajak yang melekat pada harga produk tersebut. Di Indonesia, pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Untuk barang non-mewah, tarif PPN adalah 12 persen, dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban PPN efektifnya tetap setara dengan 11 persen. Sayangnya, pembalut dan produk sanitari lainnya belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Angka 11 persen mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Namun, ketika sebuah pengeluaran harus dilakukan berulang kali, setiap rupiah tetap punya arti, terutama bagi keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tentu, pajak bukan satu-satunya faktor yang menentukan mahal atau murahnya pembalut. Harga produk, daya beli, ketersediaan, dan kondisi ekonomi keluarga juga berperan. Namun, status pembalut sebagai barang kena pajak membuatku bertanya-tanya, sudahkah kebijakan publik mempertimbangkan bahwa produk ini berkaitan dengan kebutuhan biologis yang tidak bisa begitu saja dihindari perempuan?
Bagiku, pertanyaan ini bukan semata-mata tentang apakah pembalut seharusnya dikenai pajak atau dibebaskan darinya. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita memandang akses terhadap kebutuhan menstruasi.
Ketika menstruasi bukanlah pilihan, mengapa kemampuan untuk mengelolanya secara aman masih bisa menjadi persoalan ekonomi?
Kemiskinan menstruasi (period poverty) sendiri sebenarnya bukan sekadar ketidakmampuan membeli pembalut. Persoalan ini juga mencakup keterbatasan akses terhadap air bersih, toilet yang layak, fasilitas sanitasi, serta informasi kesehatan menstruasi. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, dampaknya dapat merembet ke kesehatan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.
Pembebasan PPN atas pembalut tentu bukan satu-satunya solusi. Pemerintah juga perlu memikirkan penyediaan produk menstruasi di sekolah dan fasilitas publik, edukasi kesehatan reproduksi, akses sanitasi yang layak, serta bantuan bagi kelompok yang paling rentan.
Jika pembebasan pajak diterapkan, manfaatnya bagi konsumen pun perlu dipastikan melalui pemantauan harga agar penurunan pajak benar-benar dapat dirasakan.
Namun, setidaknya, perdebatan ini membuka ruang untuk mengajukan pertanyaan yang lebih besar, apakah kebijakan publik sudah cukup mempertimbangkan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan?
Kita sering berbicara tentang pendidikan perempuan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama. Namun, kesetaraan akan terasa jauh lebih sulit diwujudkan jika kebutuhan paling mendasar untuk menjalani aktivitas sehari-hari saja belum dapat dipenuhi dengan layak.
Barangkali itulah mengapa cerita-cerita tentang pembalut terasa begitu personal. Sebab, di balik selembar pembalut, ada pengalaman tentang keluarga yang sedang berjuang, anak perempuan yang belajar berhemat, dan perempuan dewasa yang berusaha menjaga dirinya tetap nyaman di tengah keterbatasan.
Aku tidak tahu berapa banyak perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Namun, aku percaya bahwa tidak seharusnya ada perempuan yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan menstruasinya atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
Sebab, menstruasi adalah siklus biologis. Dan pembalut seharusnya tidak menjadi barang yang "mewah" dan sulit dijangkau. Bagi mereka yang membutuhkannya, pembalut seharusnya bukan sekadar pilihan belanja, melainkan bagian dari kebutuhan dasar untuk menjalani hidup dengan sehat dan bermartabat. ***
