AHY: Kekuasaan Bukan Selamanya, Jaga Hak Pilih dan Dipilih
ORBITINDONESIA.COM – AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, melainkan amanah rakyat yang dibatasi waktu. Dalam HUT ke-25 Partai Demokrat, ia mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalang-halangi.
Pernyataan AHY muncul saat demokrasi Indonesia kembali diuji oleh kecenderungan menguatnya kekuasaan dan melemahnya kontrol publik. Di banyak negara, kemunduran demokrasi sering dimulai dari pembatasan kompetisi politik dan penyempitan ruang kritik.
AHY menolak demokrasi dipersempit menjadi sekadar prosedur Pemilu. Ia menuntut prasyarat lain seperti pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat.
Pesan “jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih” menyasar inti kompetisi elektoral yang adil. Dalam praktik, hambatan bisa hadir lewat aturan pencalonan yang ketat, politisasi aparat, atau tekanan terhadap oposisi dan kelompok kritis.
AHY juga menekankan demokrasi membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, namun tetap terbuka terhadap kritik dan menghormati perbedaan. Ini menempatkan efektivitas sebagai alat, bukan alasan, sehingga kekuatan negara tidak berubah menjadi pembenaran untuk membungkam.
Di level institusi, checks and balances yang sehat berarti parlemen yang berfungsi mengawasi, peradilan yang independen, dan pers yang tidak ditakuti. Tanpa itu, Pemilu bisa tetap berlangsung rapi di atas kertas, tetapi kehilangan makna karena hasilnya ditentukan oleh ketimpangan kekuasaan.
Rujukan AHY pada pelajaran Reformasi menegaskan bahwa demokrasi Indonesia lahir dari penolakan atas kekuasaan tanpa batas. Reformasi 1998 menjadi pengingat bahwa stabilitas yang dibangun di atas ketakutan dan pembatasan hak politik pada akhirnya rapuh.
Pernyataan AHY layak dibaca sebagai peringatan dini, bukan sekadar retorika perayaan partai. Kalimat “kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu” menuntut etika politik yang sering hilang ketika kekuasaan merasa tak tergantikan.
Namun, pesan ini juga mengandung ujian konsistensi bagi semua partai, termasuk Demokrat, ketika berada di lingkar kekuasaan. Demokrasi tidak hanya diuji saat menjadi oposisi, tetapi terutama saat memiliki kesempatan mengatur aturan main.
Jika hak memilih dan dipilih benar-benar dijaga, maka kompetisi politik akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih sah dan kebijakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, bila hak itu dipersempit, publik akan memandang Pemilu sebagai formalitas, lalu apatisme menjadi harga yang dibayar bersama.
AHY mengunci pesannya pada satu standar yang sulit dibantah: Pemilu harus jujur, adil, bebas, dan demokratis. Standar ini menuntut keberanian negara untuk diawasi, dan keberanian masyarakat untuk terus mengawasi.
Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan: apakah kita menjaga demokrasi sebagai sistem yang membatasi kekuasaan, atau membiarkannya menjadi panggung yang mengukuhkan kekuasaan. Di titik itulah amanah rakyat diuji, bukan pada pidato, melainkan pada tindakan dan aturan yang dibuat setelahnya.
(Orbit dari berbagai sumber, 10 September 2026)
