Ujung Kulon Jadi WUP ESDM: Tambang di Perairan, Bukan Taman Nasional
ORBITINDONESIA.COM – Keputusan Menteri ESDM yang menetapkan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memicu kegelisahan publik, karena nama kawasan konservasi itu lekat dengan badak Jawa dan benteng terakhir keanekaragaman hayati. Kementerian ESDM menegaskan WUP hanya mencakup sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasionalnya.
Isu ini meledak karena frasa “Ujung Kulon” dalam Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 terdengar seperti pintu masuk legal bagi tambang di kawasan lindung. Di tengah rendahnya kepercayaan publik pada tata kelola izin, satu istilah saja bisa memantik kecurigaan bahwa konservasi sedang dinegosiasikan.
Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menekankan garis batasnya tegas: yang ditetapkan adalah perairan di sekitar TNUK, bukan wilayah taman nasional. “Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Anggia, Selasa (17/11/2026).
Pemerintah juga memisahkan antara “penetapan WUP” dan “izin penambangan” agar publik tidak menyamakan keduanya. Anggia menyatakan sampai saat ini belum ada izin pertambangan yang terbit, baik di perairan dimaksud maupun di wilayah TNUK.
Penjelasan ESDM menempatkan Kepmen 2026 sebagai bagian dari jejak panjang kebijakan, bukan keputusan mendadak. Anggia menyebut akar historisnya berasal dari usulan Pemprov Banten sejak 2013 yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014, meski saat itu usulan tersebut dikecualikan.
Episode berikutnya terjadi pada 2015 ketika Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah, sehingga sebagian perairan TNUK masuk dalam WUP. Proses itu lalu mengendap dalam Kepmen No 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Rantai kebijakan itu diperbarui lagi lewat Kepmen No 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026, menurut Anggia, “hanya mengulang dan memperbaiki sebagian” dari Kepmen 2022 sesuai usulan daerah.
Di titik ini, problem komunikasi kebijakan menjadi jelas: publik membaca “Ujung Kulon” sebagai kawasan darat taman nasional, sementara pemerintah memaksudkan “perairan sekitar” yang masuk administrasi perencanaan pertambangan. Ketika sebuah dokumen negara memakai penanda geografis yang sama untuk dua makna berbeda, ruang salah paham terbuka lebar.
ESDM menambahkan argumen teknis, yakni adanya “potensi mineral pembawa” di perairan sekitar TNUK sehingga memenuhi kriteria WUP. Namun pernyataan “potensi” tanpa paparan data terbuka, seperti jenis mineral, kedalaman, metode eksplorasi, dan peta rinci, cenderung membuat publik menebak-nebak.
Secara prosedural, ESDM menegaskan WUP bukan perizinan kegiatan tambang, melainkan penetapan wilayah dalam perencanaan sumber daya mineral nasional. Tahap berikutnya, yakni WIUP hingga IUP, wajib tunduk pada UU No 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025, termasuk kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan.
Di atas kertas, pagar regulasi terlihat rapat. Tetapi sejarah konflik pesisir di banyak daerah menunjukkan bahwa “pagar” sering diuji oleh tekanan investasi, lobi politik, dan lemahnya pengawasan, terutama ketika proses AMDAL dan konsultasi publik berjalan formalitas.
Ujung Kulon juga bukan ruang kosong, karena perairannya terkait jalur migrasi biota, perikanan, dan dinamika ekosistem yang menyokong kawasan inti konservasi. Dampak dari kegiatan ekstraktif di laut, seperti sedimentasi, kebisingan, dan perubahan kualitas air, bisa merambat ke kawasan yang secara administratif “tidak disentuh” izin.
Penegasan ESDM bahwa “bukan di kawasan TNUK” perlu diapresiasi sebagai koreksi atas kepanikan yang beredar. Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar jaminan verbal, karena pengalaman menunjukkan kebijakan sering bergerak bertahap dari perencanaan ke perizinan.
Masalah utamanya bukan hanya lokasi, melainkan logika kebijakan yang menempatkan zona sensitif sebagai bagian dari peta potensi tambang. Ketika perairan sekitar taman nasional dimasukkan ke WUP, pesan yang terbaca adalah konservasi bisa hidup berdampingan dengan ekstraksi, padahal keduanya sering berkonflik pada level dampak.
Jika pemerintah yakin tidak ada pengurangan fungsi perlindungan, maka transparansi harus dibuat setara dengan klaimnya. Peta koordinat WUP, kajian risiko ekologis, dan skenario “no-go zone” yang mengikat perlu dibuka agar publik bisa memverifikasi, bukan sekadar percaya.
Di sisi lain, Pemprov Banten sebagai pengusul juga perlu menjelaskan urgensi ekonomi yang ingin dicapai. Tanpa narasi manfaat yang terukur, kebijakan ini tampak seperti menambah daftar “cadangan konflik” di wilayah yang seharusnya steril dari kontroversi.
Pada akhirnya, kepastian hukum saja tidak cukup, karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan sosial. Pemerintah akan dinilai bukan dari seberapa sering mengatakan “belum ada izin”, melainkan dari seberapa kuat mekanisme untuk memastikan “tidak akan ada izin” pada area yang berisiko tinggi.
Kontroversi WUP Ujung Kulon menunjukkan satu pelajaran sederhana: istilah teknokratis bisa berubah menjadi bara politik ketika menyentuh kawasan simbolik konservasi. Di tengah kekhawatiran publik, pemerintah perlu membuktikan bahwa perencanaan pertambangan tidak otomatis menjadi jalan pintas menuju eksploitasi.
Jika benar WUP hanya penataan data dan belum ada izin, maka ini momen untuk memperbaiki tata kelola, memperjelas batas, dan memperkuat partisipasi publik sejak awal. Pertanyaannya kini: apakah negara berani menetapkan garis merah permanen di sekitar Ujung Kulon, atau justru membiarkan garis itu terus bergeser pelan-pelan.
(Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)