Luthfi Yazid: Usut Tuntas Dugaan Skandal Penyadapan, Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
ORBITINDONESIA.COM — Akademisi dan praktisi hukum Dr. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., menyatakan keprihatinan dan mengecam dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani Bareskrim Polri. Menurut dia, perkara ini penyimpangan serius dalam kehidupan bernegara.
"Skandal penyadapan terhadap kepala negara bukan skandal biasa. Menurut saya, levelnya di atas korupsi maupun terorisme. Ini extraordinary serious crime," ujar Luthfi, yang juga Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI).
Ia mencermati perkembangan perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri, yang kini berstatus tersangka. Menurut Luthfi, persoalan ini bukan sekadar pidana individu, tetapi menyangkut integritas penegak hukum, perlindungan privasi warga negara dan kepala negara, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum, perlindungan konstitusional, akuntabilitas kelembagaan, dan tata kelola demokratis.
"Negara menyadap negara"
Luthfi menilai dugaan ini memperlihatkan ketegangan antarorgan negara, yakni "negara menyadap negara". Berdasarkan informasi yang ia terima, sasaran penyadapan bukan hanya presiden, tetapi juga ketua umum dan petinggi partai politik, anggota Komisi III DPR, hingga pengusaha.
Ia menilai wajar bila publik mengajukan banyak pertanyaan: apa tujuan penyadapan itu, dan mengapa kepala negara menjadi sasaran, padahal para petinggi Polri tersebut dipercaya dan diberi jabatan oleh presiden? Mengapa pula sasarannya mencakup ketua umum partai, pengusaha, LSM, tokoh media, dan tokoh organisasi masyarakat?
"Apakah ini spionase atau spyware? Adakah hubungan sebab-akibatnya dengan berbagai peristiwa nasional belakangan, terutama putusan lembaga yudikatif?" kata Luthfi. Menurut dia, pertanyaan semacam itu tidak bisa disalahkan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana satu organ negara bisa menyadap organ negara lain. Menurut Luthfi, hal serupa di negara seperti Korea Selatan, China, Jepang, atau Arab Saudi hampir pasti diganjar hukuman sangat berat.
Luthfi menyebut contoh penyadapan terhadap pemimpin di negara lain yang bisa menjadi pelajaran, antara lain Presiden Brasil Dilma Rousseff, mantan Presiden Prancis Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy, serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez.
Empat sikap
Luthfi menyampaikan empat sikap:
Supremasi hukum tanpa diskriminasi. Tidak seorang pun, termasuk pejabat dan mantan pejabat, berada di atas hukum.
Penyadapan harus berdasar hukum dan kewenangan yang sah. Teknologi penyadapan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, intimidasi, tekanan, penyanderaan, maupun pengawasan di luar koridor hukum.
Pengusutan independen dan transparan. Seluruh fakta harus diungkap secara profesional dan akuntabel, termasuk siapa yang memerintahkan (intellectuele dader), siapa yang melaksanakan, dan siapa yang menerima hasil penyadapan.
Praduga tak bersalah wajib dihormati. Namun bila terbukti bersalah, pelaku harus dihukum setimpal sebagai pelaku extraordinary serious crime.
Luthfi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan penyadapan di Indonesia agar kewenangan itu tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menegaskan tidak membela atau menyalahkan pihak mana pun. "Saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, terutama kepala negara," ujarnya. "Negara hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan dan intimidasi, tetapi di atas kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya."
Seruan kepada presiden
Luthfi menilai ini momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dan terukur. Ia meminta presiden mendukung penuh Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta menata ulang para pembantunya di semua lini dengan figur yang memiliki integritas kebangsaan, moral, dan intelektual.
Pembenahan itu, menurut Luthfi, bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang, sekaligus pelaksanaan mandat konstitusi. "Dengan langkah yang optimal, terukur, dan penuh keikhlasan, Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi akan dikenang dan meninggalkan warisan bagi NKRI," katanya. ***
