Prabowo Ikuti Politik Luar Negeri Jokowi: Good Neighbor Policy
ORBITINDONESIA.COM – Prabowo Subianto menegaskan politik luar negeri Prabowo mengikuti garis Jokowi, dengan fokus “hubungan baik dengan semua tetangga”. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, ia menyebut prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak” sebagai fondasi good neighbor policy.
Pernyataan ini muncul saat dua tahun pemerintahannya, ketika ketegangan global makin sering memantul ke kawasan. Indonesia berada di persimpangan kepentingan Indo-Pasifik, dari rivalitas AS-China sampai isu Laut China Selatan.
Di dalam negeri, narasi “merangkul semua kekuatan” juga menguat sebagai strategi stabilisasi politik. Namun publik tetap menunggu, apakah stabilitas itu dibayar dengan kompromi kebijakan, atau justru memperkuat posisi Indonesia.
Prabowo mengaku sudah menjalankan pola itu sejak masih menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Ia menyatakan kerap berkeliling negara tetangga, mendorong kerja sama, dan “sebagian besar” mengikuti permintaan mereka.
Di permukaan, pendekatan ini selaras dengan tradisi diplomasi Indonesia yang menghindari permusuhan terbuka. Prinsip bebas-aktif sering diterjemahkan menjadi menjaga ruang manuver, bukan menambah musuh baru.
Namun kalimat “apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti” mengandung risiko tafsir. Ia bisa terbaca sebagai fleksibilitas taktis, tetapi bisa pula dinilai sebagai sikap terlalu akomodatif bila tak disertai batas kepentingan nasional yang tegas.
Dalam konteks ASEAN, good neighbor policy biasanya berarti merawat konsensus dan mencegah eskalasi. Tetapi konsensus ASEAN juga sering dikritik lamban, terutama saat menghadapi isu yang menuntut ketegasan, seperti pelanggaran di perairan atau krisis kemanusiaan regional.
Prabowo menambahkan bahwa politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, serta ia membaca kerawanan global lewat pengalaman keamanan. Pernyataan itu relevan, karena perang dagang, sanksi, dan fragmentasi rantai pasok membuat diplomasi ekonomi menjadi instrumen pertahanan baru.
Data tren global menguatkan argumen itu, karena pertumbuhan dunia beberapa tahun terakhir bergerak dalam ketidakpastian akibat konflik dan proteksionisme. Negara yang mampu menjaga hubungan baik lintas blok biasanya lebih mudah mengamankan investasi, pasar ekspor, dan pasokan energi.
Meski begitu, hubungan baik bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk melindungi kepentingan nasional. Ujian utamanya ada pada konsistensi: kapan Indonesia harus lunak demi stabilitas, dan kapan harus keras demi kedaulatan.
Mengikuti garis Jokowi memberi Prabowo keuntungan kesinambungan, karena mitra luar negeri menyukai prediktabilitas. Namun kesinambungan juga bisa menjadi jebakan, jika hanya mengulang formula tanpa memperbarui strategi menghadapi ancaman baru.
“Seribu kawan” terdengar ideal, tetapi diplomasi modern menuntut prioritas yang jelas. Terlalu banyak kompromi dapat mengaburkan posisi, terutama ketika kepentingan tetangga saling bertabrakan dan Indonesia dipaksa memilih.
Di sisi lain, “satu musuh terlalu banyak” adalah pengingat bahwa permusuhan sering mahal dan panjang. Tetapi bangsa besar juga diukur dari keberanian menetapkan garis merah, bukan sekadar kemampuan menyenangkan semua pihak.
Prabowo juga menekankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, serta merangkul semua kekuatan. Di sini publik berhak bertanya, apakah “merangkul” berarti membangun koalisi kerja yang efektif, atau sekadar menumpuk kompromi politik yang mengendurkan akuntabilitas.
Jika good neighbor policy diterjemahkan sebagai diplomasi yang hangat namun tegas, Indonesia bisa memimpin kawasan tanpa gaduh. Jika diterjemahkan sebagai selalu mengiyakan, Indonesia berisiko kehilangan daya tawar dan hanya menjadi penonton di meja perundingan.
Pernyataan Prabowo tentang politik luar negeri Jokowi dan good neighbor policy menawarkan janji stabilitas di tengah dunia yang rapuh. Janji itu akan terasa nyata bila diikuti batas kepentingan nasional yang transparan dan terukur.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: berapa harga “hubungan baik” yang masih masuk akal untuk dibayar, dan kapan Indonesia harus berkata tidak. Jawaban atas itu akan menentukan apakah seribu kawan benar-benar menguatkan, atau justru mengencerkan arah bangsa. (Orbit dari berbagai sumber, 28 Oktober 2026)
