The Straits Times: Sugiono, Ahmad Muzani, dan Puan Maharani Mencuat dalam Bursa Pengganti Gibran sebagai Wapres RI
ORBITINDONESIA.COM – Presiden Indonesia Prabowo Subianto tengah mencari wakil presiden baru menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November, dan tiga nama kini mencuat.
Dua di antaranya berasal dari partainya sendiri, Partai Gerindra, yakni Sugiono dan Ahmad Muzani. Nama ketiga adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, yang berasal dari partai oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Demikian laporan media The Straits Times, Jumat, 1 3 November 2026.
Masing-masing nama mencerminkan prioritas yang berbeda—loyalitas, jejaring politik, atau stabilitas—dan pilihan yang diambil dapat mengubah keseimbangan koalisi Prabowo serta rencananya untuk pemilihan presiden 2029.
Dua orang kepercayaan Prabowo telah mengerucutkan kandidat yang diusulkan menjadi dua nama, ungkap sejumlah sumber yang mengikuti diskusi tersebut kepada The Straits Times dengan syarat anonimitas.
Salah satu orang kepercayaan mendukung Muzani, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerindra selama 17 tahun hingga 2025. Orang kepercayaan lainnya mendukung Sugiono, Sekretaris Jenderal Gerindra saat ini yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri hingga 1 Oktober.
“Kekuatan Muzani terletak pada karismanya dan jejaringnya yang kuat di kalangan anggota parlemen serta politisi lainnya,” ujar seorang pejabat senior Gerindra, salah satu dari dua sumber tersebut, kepada ST melalui sambungan telepon pada 13 November.
Sementara itu, Sugiono dianggap sebagai pilihan yang merepresentasikan loyalitas, menurut sumber lainnya yang merupakan seorang pejabat senior pemerintah. Pasangan yang keduanya berasal dari Gerindra akan menghilangkan risiko memiliki wakil presiden yang memiliki basis kekuatan atau ambisi politik sendiri—sebuah masalah yang pernah dihadapi Prabowo saat bersama Gibran.
Para pengamat menilai bahwa Puan, putri dari Ketua Umum PDI-P sekaligus mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, merupakan pilihan yang menjamin stabilitas.
PDI-P adalah satu-satunya partai di DPR yang berada di luar pemerintahan. Mengajak salah satu kadernya bergabung akan memberikan Prabowo “kendali penuh” atas DPR, dengan seluruh kursi parlemen berada di belakangnya, kata Ambang Priyonggo, seorang analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara. Segala bentuk penentangan secara terbuka nantinya harus datang dari kekuatan politik yang tidak berafiliasi dengan partai-partai di DPR. Jaringan PDI-P hingga ke tingkat desa, yang setia kepada elite partainya, juga akan memberikan jangkauan akar rumput bagi pemerintahan—sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Gerindra sebagai partai yang lebih muda.
Menurut analis politik Firman Manan dari Universitas Padjadjaran serta sejumlah pengamat yang diwawancarai oleh ST, pilihan ini menghadirkan dilema antara kendali dan perlindungan politik. Menunjuk Sugiono berarti tetap memusatkan kekuasaan, namun tidak menambah bobot politik baru; selain itu, pilihan dari Gerindra dapat membuat mitra koalisi seperti Golkar merasa dikesampingkan. Sebaliknya, memilih Puan akan menjamin stabilitas dan jangkauan luas, namun dengan konsekuensi harus berbagi kekuasaan di istana bersama partai yang selama ini berada di luar kabinet, serta dengan sosok yang mungkin memanfaatkan posisi tersebut sebagai batu loncatan menuju tahun 2029.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ST, Prabowo saat ini masih mengumpulkan masukan dari masyarakat, para pemimpin partai koalisi, akademisi, dan pihak lainnya sebelum memutuskan dua nama calon.
Keputusan akhir akan diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebuah lembaga gabungan yang terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili berbagai provinsi.
MPR, yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden, akan memilih wakil presiden baru dari dua kandidat yang diusulkan oleh Prabowo.
DPR merupakan badan legislatif utama di Indonesia. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang, menyetujui anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan, dengan kursi yang diisi oleh berbagai blok partai politik. Karena anggota DPR mencakup hampir 80 persen dari total anggota MPR, maka partai-partai—atau koalisi partai yang menguasai DPR—memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai wakil presiden.
Gibran, 39 tahun, telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada tanggal 12 November.
Sebelumnya, sekitar 120 anggota DPR dari kedelapan fraksi sempat mengajukan mosi untuk memulai proses pemakzulan terhadap dirinya. Langkah ini diambil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan luar negeri yang ia gunakan sebagai syarat untuk mengikuti pemilihan umum 2024. Pihak parlemen menyatakan bahwa jabatan wakil presiden menjadi kosong pada 12 November, dan MPR harus mengisinya dalam waktu 60 hari kerja. Prabowo memiliki waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama.
Ambang dari Universitas Multimedia Nusantara mengatakan kepada ST bahwa hasilnya bergantung pada prioritas Prabowo. Jika tujuannya adalah mengonsolidasikan partainya sendiri, maka sosok dari Partai Gerindra adalah pilihan yang tepat. Namun, hal ini dapat memicu ketegangan karena selama ini Prabowo didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari partai-partai lain, ujarnya.
Agung Baskoro, direktur eksekutif kelompok riset politik Trias Politika Strategis, berpendapat bahwa pilihan tersebut kemungkinan besar akan jatuh pada sosok dari Partai Gerindra. Menurutnya, Presiden membutuhkan konsolidasi dan stabilitas politik, dan mitra koalisi pun akan memahami hal tersebut.
Analis politik Firman Manan dari Universitas Padjadjaran mengatakan bahwa wakil presiden dari Partai Gerindra adalah pilihan yang paling minim risiko menimbulkan masalah. Sosok tersebut akan “sepenuhnya berada di bawah komando Presiden”, sehingga tidak akan ada manuver politik dari pihak wakil presiden, “termasuk untuk tahun 2029”.
Faktor pemilihan umum 2029
Menurut Firman, perhitungan tersebut penting karena Presiden masih bisa mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia memperkirakan Prabowo akan mempertimbangkan apakah kandidat tertentu berpotensi menjadi rival pada tahun 2029. Itulah sebabnya ia menilai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, kemungkinan besar tidak akan dipilih; menunjuknya untuk posisi tersebut bisa membuka jalan bagi munculnya rival di masa depan.
Puan menghadapi pertimbangan serupa, meskipun menurut Firman hal ini bisa diatasi mengingat Prabowo dan keluarga Puan telah saling mengenal selama puluhan tahun. Puan masih mungkin dipilih jika ada kesepakatan politik yang memastikan ia tetap menjadi pendamping Prabowo pada pemilihan umum 2029, ujarnya.
Ambang mencatat bahwa sejauh ini, Prabowo menunjuk para ketua partai koalisi untuk menempati posisi di kabinet, dengan jabatan tertinggi setingkat menteri koordinator. Mereka antara lain Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar, Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (PBB). Menurutnya, akan sulit untuk memilih salah satu di antara mereka karena bobot politik mereka relatif seimbang.
Dengan demikian, tersisa PDI-P, satu-satunya partai besar di luar koalisi. Ambang berpendapat bahwa meskipun kekuatan PDI-P tidak terlalu mengancam pemerintah, memilih tokoh dari partai tersebut akan memberikan legitimasi penuh kepada Prabowo. Langkah ini akan memperkuat cengkeraman kekuasaannya, baik di eksekutif maupun legislatif, dengan menghilangkan potensi oposisi.
Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina sependapat bahwa memilih tokoh dari PDI-P akan memberikan keuntungan politik terbesar, namun ia menambahkan bahwa PDI-P mungkin saja menolak tawaran tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ST, terdapat kelompok di internal PDI-P yang ingin menolak tawaran semacam itu, dengan alasan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo kurang memuaskan sehingga partai sebaiknya tidak mengaitkan diri dengannya. Sementara itu, pihak lain di dalam partai berpendapat bahwa jika PDI-P bergabung dengan koalisi pemerintah, mereka pun berhak mendapatkan posisi menteri.
Firman menambahkan bahwa memilih Puan akan membawa konsekuensi tersendiri. Partai-partai yang sejak awal mendukung Prabowo, seperti Golkar dan PKB, tentu mengharapkan kompensasi—kemungkinan melalui perombakan kabinet. Mereka juga mungkin akan memprotes jika PDI-P mendapatkan konsesi yang lebih besar, ujarnya.
Opsi lain: Seorang teknokrat?
Ambang melihat kemungkinan ketiga: sosok teknokrat tanpa latar belakang politik.
Jika prioritas Prabowo adalah kinerja pemerintahan alih-alih politik, sosok seperti ini bisa menjadi pilihan strategis, terutama untuk merespons kritik publik yang kian meningkat terhadap pemerintahannya, katanya.
Ekonom Wijayanto berpendapat bahwa sosok pengganti yang ideal adalah seseorang yang nantinya dapat mendampingi Prabowo pada tahun 2029, mampu menjaga stabilitas koalisi, serta tidak menjadi pesaing bagi Partai Gerindra dalam pemilihan presiden tahun 2034. Jika PDI-P menolak tawaran tersebut, pilihannya kemungkinan besar akan jatuh pada seseorang dari internal Gerindra atau sosok yang tidak memiliki latar belakang partai politik, ujarnya.
Ia menyebut beberapa nama yang dinilai sebagai opsi yang relatif aman, antara lain Muzani; mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Agama Nasaruddin Umar; serta mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. ***
