Pepih Nugraha: Jangan Kalian Bikin Gibran Penting dan Berbahaya!
Oleh Pepih Nugraha, kolumnis.
ORBITINDONESIA.COM - Itu pesan saya kepada para pembenci bapak-anak Gibran dan Jokowi di seluruh dunia: "Jangan kalian bikin Gibran penting dan berbahaya".
Mengapa? Sebab, jika itu kalian lakukan, justru Gibran menjadi semakin penting dan berbahaya. Percayalah!
Saya ajak kalian membayangkan sebuah pertandingan catur. Seorang pemain terus-menerus mengatakan bahwa lawannya bodoh, tidak becus, bahkan tidak pantas duduk di depan papan catur.
Anehnya, ia sendiri tak berhenti mengawasi setiap gerakan lawannya. Bidak yang katanya tak berbahaya itu justru menjadi pusat perhatiannya. Lha kalau memang lawannya sebodoh itu, mengapa tidak dibiarkan saja bermain sampai kalah?
Pemandangan semacam ini mengingatkan saya pada kegaduhan politik seputar Gibran Rakabuming Raka. Ia berulang kali disebut plonga-plongo, tidak kompeten, bahkan pendidikan dan ijazahnya dipersoalkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Namanya seperti tak pernah benar-benar keluar dari panggung perdebatan.
Apakah ini bukti Gibran ditakuti lawan-lawannya? Belum tentu. Banyaknya kritik tidak otomatis membuktikan adanya ancaman politik, apalagi konspirasi untuk menjegalnya.
Namun, ada satu pertanyaan yang layak diajukan: apakah kritik terhadap dirinya masih berfokus pada kinerja, atau sudah bergeser menjadi perlombaan membangun stigma?
Kalau Gibran dianggap bodoh, tunjukkan keputusan atau pekerjaannya yang keliru. Kalau dianggap tidak kompeten, ukur berdasarkan tanggung jawab dan hasil kerjanya.
Jangan jadikan ejekan sebagai pengganti argumentasi, wong sekaliber profesor Mahfud MD pernah dibikin malu oleh seorang anak yang tak punya ijazah SMA di depan ratusan jutaan rakyat Indonesia saat debat Pilpres 2024 lalu, apalagi cuma sekadar Muhaimin Iskandar.
Dalam politik, persepsi dapat terbentuk jauh sebelum kinerja dinilai secara utuh. Sebuah cap yang terus diulang bisa melekat dalam ingatan publik, sekalipun bukti yang mendasarinya belum tentu memadai.
Tetapi kita juga harus adil, pengulangan kritik tidak otomatis membuktikan adanya operasi politik terorganisasi. Kesimpulan semacam itu memerlukan bukti tersendiri.
Persoalan ini menjadi menarik ketika kita melihat kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.
Artinya, wakil presiden memiliki kedudukan konstitusional yang penting, tetapi tidak otomatis mempunyai kewenangan mandiri untuk menetapkan seluruh kebijakan pemerintahan.
Karena itu, penilaian terhadap Gibran semestinya mempertimbangkan tugas yang diberikan kepadanya, kontribusinya dalam pemerintahan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tentu, wakil presiden bukan pejabat yang kebal kritik. Justru karena jabatan itu dibiayai oleh uang rakyat, publik berhak meminta pertanggungjawaban. Namun, mengkritik harus berbeda dari sekadar mencemooh.
Begitu pula dengan persoalan ijazah dan pendidikan luar negeri. Jika ada keraguan mengenai keabsahan dokumen, jalan keluarnya adalah memeriksa dokumen, meminta keterangan lembaga terkait, dan menerapkan aturan yang berlaku.
Bukan membangun kesimpulan berdasarkan prasangka terhadap sistem pendidikan yang belum tentu dipahami!
Gelar akademik juga bukan sertifikat kemuliaan. Profesor bisa keliru, doktor bisa salah mengambil keputusan, dan orang tanpa gelar tinggi bisa memiliki kebijaksanaan.
Sebaliknya, kesalahan seseorang yang bergelar tinggi tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan pendidikan itu sendiri. Gelar tidak otomatis membuat seseorang layak memimpin. Yang harus diuji adalah kemampuan, integritas, dan tanggung jawabnya.
Ada ironi dalam politik, serangan yang berlebihan terkadang justru mendatangkan simpati kepada orang yang diserang. Mereka yang semula tidak peduli bisa mulai bertanya apakah perlakuan terhadapnya sudah proporsional.
Namun, simpati bukan bukti bahwa orang yang dibela pasti benar, sebagaimana derasnya kecaman bukan bukti bahwa orang yang dikecam pasti salah.
Lantas, apakah semua kegaduhan ini merupakan upaya menjegal Gibran menuju 2029?
Bisa saja ada pihak yang memperhitungkan masa depan politiknya. Tetapi tanpa bukti, kita tidak berhak menyebut dugaan sebagai kepastian.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa siapa pun yang ingin menjadi pemimpin dinilai berdasarkan rekam jejak, kemampuan, dan integritasnya, bukan sekadar popularitas atau kebencian terhadap dirinya.
Kita tidak perlu membuktikan bahwa Gibran adalah bidak yang ditakuti lawan-lawannya untuk menuntut penilaian yang adil. Kita juga tidak perlu menganggapnya pahlawan hanya karena ia menjadi sasaran kritik.
Silakan kritik Gibran. Silakan pula membelanya. Namun, gunakan ukuran yang sama, baik kepada kawan maupun lawan.
Kalau ia mampu, buktikan melalui kinerja. Kalau ia keliru, tunjukkan dengan fakta. Kalau ada pelanggaran, tempuh mekanisme hukum yang berlaku.
Sebab, orang yang terus-menerus meneriakkan kebodohan orang lain belum tentu sedang menunjukkan kecerdasannya sendiri. Ini mengingatkan saya pada Denny Indrayana, Refly Harun and gang.
Dan negeri ini punya terlalu banyak persoalan nyata untuk diselesaikan daripada sekadar menghabiskan energi dalam perlombaan mencaci seorang wakil presiden.
Suara paling keras belum tentu paling benar. Yang semestinya menang bukan orang yang paling lihai membangun stigma, melainkan argumentasi yang paling kuat dan bukti yang paling dapat dipertanggungjawabkan.
Meminjam pendapat rekan saya Andi Alifian Mallarangeng, ada kecerobohan elite politik membiarkan Gibran menjadi cawapres bagi capres Prabowo Subianto saat Pilpres 2026 dengan anggapan, ah... gampang itu, anak ingusan mana bisa lawan profesor!
"Eh tahunya Prabowo menang, Gibran jadi Wapres, mulailah kemudian dipersoalkan, Paman Usman lah, sekolahnya lah, tapi itu terlambat semua," demikian kira-kira kata Andi Mallarangeng yang saya tonton di televisi.
Sekarang Gibran dikuyo-kuyo secara sadis, tetapi yakinlah bagi Gibran itu iklan gratis. Namanya akan terus disebut-sebut, bahkan gara-gara sekolah luar negerinya tidak diakui, banyak orang lulusan luar negeri yang memberi testimoni masif atas kesadaran sendiri, tentunya pembelaan terhadap Gibran. Padahal bisa jadi mereka itu sebelumnya cuwek dengan Gibran, tidak tahu siapa Gibran.
Bukankah investasi kebencian yang ditanam para pembenci di seluruh dunia akan menjadi investasi menjanjikan keuntungan bagi Gibran di masa kini dan mendatang?
Please deh, kalian jangan dungu kalau ingin bikin Gibran bukan siapa-siapa. Jangan malah bikin Gibran penting dan berbahaya. Kalian menjadi dungu kuadrat.
Bintaro, 13 Oktober 2026. ***